Medan, IDN Times - Sejumlah massa memperingati Hari Keadilan Ekologis di Medan, Minggu (20/9/2026). Aksi digelar di sela kegiatan car free day (CFD) Kota Medan dengan seruan utama "Pulihkan Sumut".
Massa menyoroti berbagai persoalan ekologis dan krisis iklim yang belum tuntas di Sumatera Utara.
Koordinator aksi, Maulana Gultom, yang juga Staf Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatra Utara, mengatakan Hari Keadilan Ekologis menjadi momentum untuk merefleksikan persoalan ekologis di daerah.
"Kita sama-sama tahu kalau bencana ekologis di Sumut belum beres. Di Tapanuli misalnya, belum semua korban dapat hak pemulihan. Hujan sedikit saja di sana, langsung banjir lagi," ujar Maulana.
Menurutnya, negara semestinya bertanggung jawab. Kondisi alam dan lingkungan hidup sudah mencapai ambang kritis akibat keserakahan pemerintah dan kepentingan oligarki di baliknya.
"Dalam narasi dan beberapa kali pidato pejabat negara, termasuk Presiden, katanya sudah pulih dan sudah terpulihkan. Tapi faktanya di lapangan masih sangat banyak masyarakat yang tidak pulih secara psikologis, ekonomi, dan mata pencaharian," kata Maulana.
Salah satu peserta aksi, Sintya Simorangkir, mengaku senang dapat terlibat dalam peringatan tersebut. Ia menilai aksi dikemas menarik sehingga memancing perhatian masyarakat.
"Hari ini aksi berjalan cukup menarik. Banyak kegiatan seru yang membuat masyarakat ingin tahu tentang isu lingkungan dan menuliskan aspirasi mereka soal lingkungan di Indonesia," ucap Sintya.
Dia berharap WALHI terus menjadi wadah aspirasi bagi masyarakat terdampak kerusakan lingkungan serta mendorong kesadaran untuk bertindak nyata.
"Semoga Indonesia makin pulih dan menjadi negara yang lebih indah ke depannya, serta WALHI bisa menjadi wadah aspirasi bagi masyarakat yang terkena dampak kerusakan alam. Semoga masyarakat juga lebih sadar untuk menjaga lingkungannya," kata Sintya.
Untuk diketahui, 20 September diperingati sebagai Hari Keadilan Ekologis atau World Ecological Justice Day. Peringatan ini dideklarasikan WALHI di Sumba, Nusa Tenggara Timur, pada Pekan Nasional Lingkungan Hidup 2025 sebagai momentum untuk memperluas pembahasan tentang keadilan dalam menghadapi krisis ekologis.
Peringatan pada 20 September 2026 difasilitasi oleh 29 eksekutif daerah WALHI di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menjadi upaya membawa isu keadilan ekologis lebih dekat dengan persoalan di masing-masing daerah, mulai dari konflik agraria, eksploitasi sumber daya alam, pencemaran, hingga dampak krisis iklim.
Keadilan ekologis menempatkan persoalan lingkungan sekaligus sebagai persoalan hak dan ketimpangan. Masyarakat yang bergantung langsung pada tanah, hutan, laut, dan sumber daya alam sering menjadi kelompok yang paling terdampak ketika terjadi kerusakan ekologis.
Maulana berharap ada penegakan hukum tegas terhadap korporasi yang merusak lingkungan agar persoalan ekologis di Sumut dapat tuntas.
"Tobatlah kalian para penjahat lingkungan," pungkasnya.