BRT Mebidang Dikebut, Dibidik Rampung pada 2027

Pemprov Sumut menegaskan dukungannya terhadap proyek BRT Mebidang yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN). Kehadiran moda transportasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem angkutan umum yang lebih terintegrasi dan ramah lingkungan.

“Pemprov Sumut sangat mendukung proyek BRT Mebidang yang merupakan proyek strategis nasional. Program ini untuk mewujudkan transportasi publik perkotaan yang modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan,” ujar Sulaiman.

BRT Mebidang direncanakan mulai beroperasi menggunakan armada bus listrik melalui kerja sama dengan Tiongkok. Kehadirannya diharapkan menjadi solusi atas berbagai persoalan mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan Mebidang yang terus berkembang.

Pada fase awal, layanan BRT akan menjangkau 12 koridor. Sebanyak 10 koridor berada di wilayah Kota Medan, sementara dua koridor lainnya menghubungkan kawasan Mebidang dan akan dikelola Pemprov Sumut bersama Kementerian Perhubungan.

Dua koridor yang berada di bawah pengelolaan Pemprov Sumut meliputi rute Binjai–Medan–Carrefour serta Lubukpakam–Amplas–Simpang Pelangi.

Dinas Perhubungan Sumut optimistis pengoperasian BRT dapat meningkatkan kualitas layanan transportasi publik sekaligus membantu mengurangi persoalan kemacetan dan konektivitas antardaerah di kawasan Mebidang.

Selain pembangunan infrastruktur, aspek kelembagaan dan pembiayaan menjadi perhatian utama dalam percepatan proyek tersebut. Sulaiman menjelaskan bahwa pada tahap awal, pengelolaan BRT Mebidang akan dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Perhubungan Sumut.

Pemprov Sumut juga memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), yang berpotensi mendukung pengembangan program tersebut.

Sementara itu, Advisor Ditjen Perhubungan Darat untuk MASTRANS Danang Parikesit mengatakan pembangunan Sistem Transportasi Massal Perkotaan (Mastran Project) yang menghubungkan Medan, Binjai, dan Deliserdang telah berjalan, termasuk pembangunan halte dan jalur koridor.

Namun, menurutnya, sejumlah aspek lain masih perlu dimatangkan, terutama terkait kelembagaan, regulasi, dan pembiayaan. Pembahasan tersebut dinilai penting karena operasional BRT Mebidang melibatkan beberapa pemerintah daerah, yakni Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, dan Pemerintah Kabupaten Deliserdang.