Inflasi Sumut Masih Tinggi, Tembus 4,42 Persen

- Cabai hingga ayam jadi pemicu inflasi
- Harga kebutuhan pokok melonjak, terutama cabai merah, bawang merah, dan daging ayam
- Pasokan komoditas lebih banyak dikirim ke luar daerah, sehingga stok di Sumut berkurang
Medan, IDN Times - Inflasi di Sumatera Utara (Sumut) masih berada di angka yang cukup tinggi. Pada Agustus 2025, inflasi year on year (y-o-y) tercatat 4,42 persen, jauh di atas target ideal sebesar 2,5%. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Togap Simangunsong, meminta kabupaten/kota lebih proaktif dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat realisasi belanja daerah.
"Pertemuan ini kita adakan dalam rangka untuk melakukan langkah yang proaktif terkait kondisi perekonomian di Sumut. Pada Minggu yang lalu, Sumut masih inflasi 4,42 persen. Idealnya inflasi Sumut adalah 2,5 persen dan harus kita upayakan di angka ini, agar ideal dari segi masyarakat dan pengusaha tidak terganggu," ucap Togap Simangunsong saat rapat lanjutan bersama Sekda kabupaten/kota di Medan, Senin (8/9/2025).
1. Cabai hingga ayam jadi pemicu inflasi

Tingginya inflasi Sumut disebutkan karena harga kebutuhan pokok melonjak, terutama cabai merah, bawang merah, dan daging ayam. Menurut data Pemprov Sumut, salah satu penyebabnya adalah pasokan komoditas justru lebih banyak dikirim ke luar daerah, sehingga stok di Sumut sendiri berkurang.
"Kita harus melakukan intervensi agar kebutuhan pokok ini harus terlebih dahulu untuk kebutuhan masyarakat Sumut, baru dapat dijual ke luar provinsi," tegas Togap.
2. Peran kabupaten/kota jadi kunci

Sekdaprov meminta setiap kabupaten/kota memperkuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan cara memantau perkembangan harga, menjaga ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta mengoptimalkan operasi pasar dan pasar murah.
Langkah kolaboratif ini dianggap penting agar lonjakan harga kebutuhan pokok bisa ditekan lebih cepat dan tidak semakin memberatkan masyarakat.
3. Percepatan belanja daerah dorong daya beli

Selain harga pangan, rendahnya realisasi belanja daerah juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Beberapa daerah di Sumut masih mencatat belanja dan pendapatan APBD yang belum optimal.
"Ini sangat berdampak pada inflasi karena uang banyak terendap dan tidak beredar di masyarakat. Kita harap dengan percepatan realisasi anggaran ini tentunya mendongkrak daya beli masyarakat," jelas Togap.
Menurutnya, jika uang dari APBD bisa segera beredar, masyarakat akan lebih leluasa melakukan konsumsi, yang pada akhirnya ikut menggerakkan roda perekonomian Sumut.