Liga Debat Mahasiswa: UGM Melaju ke Perempat Final Usai Unggul Tipis Atas UNP

Sebagai tim Pro, UGM menilai kurikulum pendidikan saat ini sudah sejalan dengan kebutuhan industri kreatif.

Ketua tim UGM Daffa Ababil Fatahillah menjelaskan, Kurikulum Merdeka tidak hanya diterapkan di sekolah, tetapi juga di perguruan tinggi. Cakupannya luas, mulai dari jalur formal seperti seni dan animasi, hingga jalur nonformal seperti UMKM dan sanggar tari.

"Dengan terbukanya akses, metodologi hapalan berubah menjadi pembelajaran berbasis proyek," ujar Daffa.

Senada, Wisanggeni Kertya Adi menekankan pentingnya kolaborasi antara pendidikan, industri, dan pengalaman praktik. Menurutnya, sinergi ini berdampak langsung pada kesiapan kerja lulusan.

Anggota lainnya, Muhammad Mika Al Askary, menyorot peran kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ia mencontohkan mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan atau SBK, hingga kegiatan fotografi dan konser, yang mendorong siswa masuk ke ekosistem kreatif.

Dalam sesi sanggahan, UGM membantah klaim UNP. Mereka menyebut data menunjukkan indeks kreativitas di Indonesia lebih baik dari rata-rata. UGM juga menggarisbawahi program Praktisi Mengajar dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang sudah menjangkau lebih dari 20 ribu praktisi dan 40 ribu perguruan tinggi negeri dan swasta.

Sebagai tim Kontra, UNP menilai kurikulum dan industri kreatif masih berjalan di arah yang berbeda.

Ketua tim UNP Ardian menyoroti seringnya pergantian kurikulum di Indonesia yang sudah lebih dari 11 kali. Padahal, industri kreatif membutuhkan kepastian dan jangka panjang.

"Industri butuh kesinambungan, bukan kurikulum yang gonta-ganti. Arahnya belum bertemu," kata Ardian.

Sella Twuentika menambahkan, standar nasional yang menuntut portofolio membuat sekolah mengejar nilai. Padahal industri membutuhkan kreativitas dan kesiapan pasar. Ia mengutip data bahwa dari seribu guru, hanya sebagian kecil yang mampu mengajarkan materi sesuai kebutuhan industri kreatif. Angka pengangguran 27,74 persen juga disebut sebagai bukti industri kreatif belum menyerap tenaga kerja secara optimal.

Eri Sakinah Piliang menegaskan masalah utama bukan pada tidak adanya kurikulum, melainkan pada implementasi. Banyak guru belum mampu menerjemahkan tuntutan kurikulum ke dalam praktik yang relevan dengan industri.

"Regulasi belum mewajibkan keterkaitan dengan industri. Akibatnya masih ada kesenjangan," ujar Eri.

Memasuki sesi panelis, Prof. Rosdiana mempertanyakan sejauh mana implementasi praktisi mengajar dalam Kurikulum Merdeka di jenjang SD hingga SMA. Sementara Agung Putu Iskandar menilai pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Peran industri dan masyarakat sangat dibutuhkan.

Menjawab hal itu, tim UNP menyebut kendala utama guru adalah keterbatasan waktu dan infrastruktur, seperti jaringan internet yang belum stabil. Hal ini membuat pembelajaran berbasis proyek sulit berjalan optimal.

Sedangkan, tim UGM kemudian menanggapi bahwa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah payung kebijakan yang memberi ruang kolaborasi antara kampus, pemerintah, dan industri. Mereka percaya pembelajaran berbasis Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dan program magang sudah mendorong lahirnya problem solving yang dibutuhkan dunia kerja.

Dalam closing statement, UGM menegaskan mosi ini bukan soal kesempurnaan sistem, melainkan soal arah. "Kurikulum kita sudah sejalan dan tidak berseberangan dengan industri kreatif," pungkas tim UGM.

Sementara UNP tetap pada pendiriannya bahwa pendidikan saat ini masih melatih siswa secara umum, belum sepenuhnya menjawab kebutuhan spesifik industri kreatif.

Pada akhir debat, panelis Agung Putu Iskandar mengumumkan hasil. UGM menang dengan 249 poin, unggul dua poin dari UNP dengan 247 poin.

"Tim Pro unggul karena mampu membawa data empiris dan taktis dalam membangun argumen," ujar Agung.