Kuasa Hukum Ridha-Rani Gugat Hasil Pilkada Medan ke MK

11 Des 2024, 13:15 WIB

Tim hukum Ridha-Rani telah resmi mendaftarkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Walikota Kota Medan tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi (Dok. Istimewa)

Medan, IDN Times - Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan nomor urut 2, Prof Ridha Dharmajaya - Abdul Rani (Ridha-Rani) melalui tim hukum telah resmi mendaftarkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Walikota Kota Medan tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) pada Selasa (10/12/2024) kemarin.

Pendaftaran permohonan dilakukan secara langsung oleh perwakilan tim kuasa hukum Ridha-Rani, Rion Arios di gedung MKRI di Jalan Medan Merdeka Jakarta Pusat.

"Pendaftaran permohonan dimulai sejak pukul 17.52 WIB kemudian masuk masa istirahat dan resmi diterima dan dinyatakan lengkap pada pukul 19.34 Wib," jelas Rion Arios kepada wartawan ketika dihubungi dari Medan.

1. Pihaknya akui alam waktu dekat tim akan menerima agenda atau jadwal sidang MK

Tim hukum Ridha-Rani telah resmi mendaftarkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Walikota Kota Medan tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi (Dok. Istimewa)

Lanjutnya, secara resmi permohonan diterima MK dengan ditandai dengan surat Akta Pengajuan Permohonan Nomor 222 /PAN.MK/e-AP3/12/2024 yang diterbitkan panitera Mahkamah Konstitusi.

"Sesuai nomor urut paslon bernomor 2, nomor akta pengajuan yang diterbitkan panitera Mahkamah Konstitusi juga nomor 222," tambah Rion yang juga Kepala Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Cabang Kota Medan itu.

Tim kuasa hukum Berani dipimpin Ikhwaluddin Simatupang bersama 7 orang advokat lainnya telah menyerahkan alat bukti ke panitera Mahkamah Konstitusi, dalam waktu dekat tim akan menerima agenda atau jadwal sidang MK.

"Mohon dukungan dan doa agar sidang berjalan dengan baik sehingga mendapatkan keputusan terbaik, sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan pilkada yang sempat terganggu akibat bencana banjir di Kota Medan," kata Rion sembari berharap semua warga Medan mendukung.

2. KPU Kota Medan dinilai tetap memaksakan pelaksanaan pemungutan suara

Tim hukum Ridha-Rani telah resmi mendaftarkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Walikota Kota Medan tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi (Dok. Istimewa)

Sebelumnya Sekretaris Tim Pemenangan, Boydo Panjaitan, menyampaikan bahwa alasan pihaknya mengajukan permohonan ke MK karena KPU Kota Medan tetap memaksakan pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024. Sementara saat itu, lebih dari 10 Kecamatan di Kota Medan terdampak banjir akibat hujan deras yang melanda Kota Medan dan wilayah pegunungan.

"Tetapi tentunya kita menuntut PSU pada seluruh TPS di Kota Medan bukan karena tingkat partisipasi yang rendah, namun karena murni bencana banjir yang melanda Kota Medan, dan hal itu tertuang dalam peraturan," terangnya.

3. Boydo sebut optimis atas gugatan dilakukannya PSU dikabulkan oleh MK

Tim hukum Ridha-Rani telah resmi mendaftarkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Walikota Kota Medan tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi (Dok. Istimewa)

Boydo pun mengaku optimis, gugatan untuk dilakukannya PSU pada seluruh TPS di Kota Medan akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

"Kita yakin gugatan ini akan dikabulkan MK, karena memang aturannya jelas. Kami yakin, bukti-bukti yang kita berikan ke MK juga memenuhi persyaratan untuk dikabulkannya gugatan tersebut. Kemarin tim kuasa hukum Ridha-Rani juga sudah mendatangi kantor Bawaslu RI di Jakarta, surat permohonan PSU kita juga diterima dengan baik," jelas Boydo.