Mirip Kasus Jokowi, Anggota DPRD Pelalawan Dituntut 4 Tahun Penjara Karena Ijazah Palsu

Rezi mengatakan, jika nantinya Sunardi divonis bersalah oleh majelis hakim, Kejari Pelalawan bisa mengejar kerugian negara atas perbuatannya. Kerugian negara itu dihitung dari gaji dan fasilitas negara yang digunakan Sunardi selama menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pelalawan.

"Ya bisa saja itu (kerugian negara) dikejar. Kalau dia (Sunardi) sudah terbukti melakukan tindak pidana itu (ijazah palsu) untuk bisa duduk sebagai anggota dewan," kata Rezi.

Diketahui, meskipun berstatus terdakwa, Sunardi hingga kini juga masih berstatus anggota DPRD Kabupaten Pelalawan aktif.

Dalam fakta persidangan dengan agenda pembuktian, Rezi menyebut, Sunardi menggunakan ijazah Paket C untuk mendaftar sebagai anggota DPRD Kabupaten Pelalawan periode 2019-2024 dan 2024-2029. Sementara untuk ijazah SD dan SMP, Sunardi mengaku sudah hilang.

"Terdakwa (Sunardi) menggunakan ijazah paket C untuk mendaftar anggota DPRD 2019-2024 dan 2024-2029. Untuk ijazah SD dan SMPnya, dia mengaku di persidangan sudah hilang," sebut Rezi.

Lebih lanjut, Rezi juga mengatakan, bahwa ijazah Paket C tersebut telah dibatalkan oleh Dinas Pendidikan pada 2019. Namun, Sunardi tetap menggunakannya untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Pelalawan.

"Sebenarnya tahun 2019 paket C itu sudah dibatalkan Dinas Pendidikan, namun terdakwa tetap menggunakan itu untuk mencalonkan diri di DPRD Pelalawan," ujarnya.

Dalam materi perkara, ijazah paket C yang digunakan Sunardi bermasalah, karena terdapat perbedaan nama. Pada ijazah tertulis nama Sunardi bin Miyadi. Sedangkan sesuai KTP, namanya adalah Sunardi bin Mitro Samidi.

Ijazah Paket C milik Sunardi juga disebut telah dibatalkan oleh Dinas Pendidikan Lampung, tempat ijazah tersebut diterbitkan.

Disisi lain, pengacara Sunardi yang mendampingi dipersidangan, Deri Nahrudin Syukri menyampaikan, pihaknya memiliki pandangan berbeda atas tuntutan JPU. Namun, dia menyebut tuntutan tersebut merupakan kewenangan JPU.

"Kami punya pandangan berbeda, namun soal tuntutan (4 tahun pidana penjara) itu sah-sah saja," ucap Deri.

Deri mengatakan, timnya akan menyiapkan nota perlawanan atau pledoi. Perlawanan itu akan disampaikan untuk menjelaskan kondisi kliennya berdasarkan fakta-fakta persidangan.

"Insyaallah setelah ini kami membuat nota perlawanan agar lebih jelas menjelaskan kondisi klien kami berdasarkan fakta-fakta persidangan," katanya.

Ditambahkannya, pihaknya meyakini bahwa Sunardi dapat di vonis bebas oleh majelis hakim. Deri menilai, tuntutan jaksa kabur dan tidak tepat, karena persoalan yang dipermasalahkan disebut terkait ijazah SMP, bukan ijazah SMA atau Paket C milik Sunardi.