BPS Sebut Penduduk Miskin Aceh Bertambah 10,4 Ribu Orang Pascabencana

Agus menyampaikan, meningkatnya angka kemiskinan dipengaruhi sejumlah indikator ekonomi yang memburuk selama periode September 2025 hingga Maret 2026.

Salah satunya, pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan I-2026 mengalami kontraksi sebesar 0,65 persen dibandingkan triwulan III-2025. 

Inflasi pada Februari 2026 juga naik 2,49 persen poin, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat 0,24 persen poin dibandingkan Agustus 2025.

Selain itu, produktivitas padi turun sekitar 0,82 kuintal per hektare. Penurunan tersebut dipicu bencana hidrometeorologi pada November 2025 yang menyebabkan produksi padi, tanaman hortikultura, dan sejumlah komoditas perkebunan menurun.

“Bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 turut menekan kinerja sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian Aceh. Dampaknya masih dirasakan ketika pendataan Susenas dilakukan pada Februari 2026,” ujar Agus.

Ia mengatakan perlambatan juga terjadi pada sektor real estat, administrasi pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan.

BPS mencatat Garis Kemiskinan (GK) di Aceh pada Maret 2026 mencapai Rp742.464 per kapita per bulan, atau meningkat 3,83 persen dibandingkan September 2025.

Kelompok makanan masih menjadi penyumbang terbesar pembentukan garis kemiskinan, yakni 76,86 persen, sedangkan kelompok nonmakanan sebesar 23,14 persen.

Komoditas makanan yang paling memengaruhi garis kemiskinan adalah beras, rokok kretek filter, ikan tongkol, tuna dan cakalang, serta telur ayam ras.

Sementara dari kelompok nonmakanan, komoditas yang paling berpengaruh meliputi biaya perumahan, bensin, listrik, dan pendidikan.

BPS juga mencatat kenaikan angka kemiskinan terjadi di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Di perdesaan, persentase penduduk miskin meningkat dari 14,51 persen menjadi 14,66 persen. Sedangkan di perkotaan naik dari 8,15 persen menjadi 8,27 persen. Meski demikian, indikator kualitas kemiskinan menunjukkan perbaikan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 2,055 menjadi 1,961. Penurunan ini menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati Garis Kemiskinan.

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga menurun dari 0,523 menjadi 0,460. Menurut Agus, kondisi tersebut mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara kelompok penduduk miskin semakin menyempit.

“Penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan mencerminkan bahwa penyebaran pengeluaran di kelompok miskin menjadi semakin homogen, sekaligus menandakan berkurangnya tingkat keparahan kemiskinan pada periode tersebut,” kata Agus.