Medan, IDN Times – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mengingatkan potensi dampak sosial yang bisa muncul di lapangan—dari hilangnya pekerjaan hingga konflik lahan di tengah masyarakat terkait kebijakan pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat memberikan sambutan pada acara Sosialisasi PBPH di Aula Raja Inal Siregar, Lantai II Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (16/4/2026).
Dalam forum sosialisasi kebijakan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Bobby menilai pendekatan pemerintah pusat perlu diperluas. Tidak cukup hanya bicara aturan, tetapi juga dampak nyata yang akan dirasakan masyarakat di daerah.
“Pasti para kepala daerah ini akan bicara tentang bagaimana masyarakatnya nanti. Tentu selain soal administrasi, pasti tentang keluhan masyarakat,” ujar Bobby.
Ia mengaku telah menerima langsung aspirasi dari perwakilan pekerja perusahaan yang terdampak. Dari diskusi itu, muncul gambaran besar: ribuan orang berpotensi kehilangan penghidupan jika izin benar-benar dicabut tanpa skema transisi yang jelas.
Data yang disampaikan Bobby menunjukkan skala dampak yang tidak kecil. Sekitar 13 perusahaan di 11 kabupaten dan satu kota terdampak kebijakan ini. Dari jumlah itu, ada sekitar 11 ribu pekerja yang bergantung langsung pada aktivitas perusahaan.
“Jadi ada sekitar 11 ribu pekerja yang terdampak karena PBPH ini. Dan kita diskusikan hal ini dengan pihak BUMN, tentang pengelola berikutnya (kawasan hutan), yaitu Perhutani,” jelasnya.
Namun, persoalan tidak berhenti pada tenaga kerja. Transisi pengelolaan ke Perhutani juga dinilai belum tentu berjalan mulus, terutama bagi sektor yang berbeda karakter seperti pertambangan dan pembangkit listrik yang selama ini beroperasi di kawasan tersebut.
Di luar aspek ekonomi, Bobby menyoroti potensi konflik sosial yang bisa muncul jika lahan bekas izin dibiarkan tanpa pengelolaan yang jelas. Ia mengingatkan, kekosongan penguasaan lahan bisa memicu klaim sepihak di masyarakat.
“Kemudian soal perusahaan yang tidak sama (in line) dengan Perhutani seperti pertambangan dan pembangkit listrik, ini bagaimana kemungkinan pertimbangan pencabutan izin. Dan juga soal pascapencabutan izin, itu satu hari saja lahan ditinggalkan, potensinya lebih dari satu meter bisa saja terjadi penjarahan atas nama masyarakat, saling klaim kepemilikan,” kata Bobby.
Karena itu, ia mendorong agar pemerintah pusat membuka ruang diskusi lebih luas dengan daerah. Menurutnya, kepala daerah memiliki pemahaman paling dekat terhadap kondisi sosial warganya, sehingga bisa memberi gambaran risiko yang lebih nyata sebelum kebijakan dijalankan.