Medan, IDN Times – Unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) juga bergema di Sumatra Utara, Kamis (21/10/2021). Mereka mengkritik habis kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Ma’ruf Amin.
Mereka berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut. Massa berorasi secara bergantian dan membentangkan berbagai poster berisi kritik dan tuntutan. Salah satu poster yang dibawa adalah #KabinetIndonesiaMundur. Kemudian ada lagi yang berbunyi ‘Oligarki Tangguh Penindasan Tumbuh’.
Massa BEM-SI menilai, pasangan Jokowi – Ma’ruf dinilai sudah gagal dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena, Jokowi dianggap sudah gagal dalam mendongkrak perekonomian.
"Janji Jokowi untuk meningkatkan perekonomian justru jauh dari harapan," kata salah satu pemimpin aksi, Rizki Fadhilah dalam orasinya.
Selain itu, massa yang merupakan gabungan dari sejumlah kampus di Kota Medan ini juga menilai, kebijakan Jokowi – Ma’ruf juga tidak pro rakyat. Kebijakan yang muncul diduga selalu untuk kepentingan kolega dan korporasi.
BEM-SI menuntut agar pemerintah segera mempercepat pemulihan perekonomian dengan prioritas pada kesejahteraan masyarakat.
Mereka mendesak pemerintah segera mencabut regulasi yang dinilai tidak perpihak pada masyarakat, antara lain UU KPK, UU Minerba, UU Cipta Kerja dan segala aturan turunannya.
"Dalam momentum dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, tidak ada kebijakan yang humanis yang berpihak kepada rakyat," tegasnya.
Massa juga menyuarakan jika para wakil rakyat gagal menyuarakan aspirasi. Mereka menuntut Jokowi, agar melakukan evaluasi total Kabinet Indonesia Maju. Para menteri dinilai tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
Belum lagi soal demokrasi, di era Jokowi – Ma’ruf dinilai ada kemunduran yang begitu signifikan. "Kemunduran demokrasi bisa terlihat dari masifnya penanganan aksi massa dan reaktifnya aparat keamanan dalam merespon kritik secara tindakan maupun lewat undang-undang ITE," pungkasnya.
Massa juga kembali menggaungkan soal Tes Wawasan Kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi (TWK KPK) yang berujung pada pemecatan 57 pegawai yang dianggap kompeten. Pemecatan ini dianggap sebagai salah satu upaya pelemahan KPK.