SADIS Medan Protes Pembalut Kena Pajak, Bagi-Bagi Pembalut Gratis
SADIS Medan menggelar diskusi publik dan membagikan pembalut gratis di Lapangan Merdeka pada 3 November 2026 untuk mengkritik kebijakan pajak pembalut serta menuntut akses menstruasi.
Pembalut yang dibagikan berasal dari donasi uang dan produk layak pakai. SADIS menyebut penggalangan ini sebagai aksi kolektif melawan kebijakan yang dinilai merugikan perempuan.
Peserta menilai pajak pembalut menambah beban ekonomi akibat kebutuhan biologis berulang, serta menyerukan kebijakan sanitasi yang responsif dan penghapusan stigma menstruasi.
Medan, IDN Times – Selasa Diskusi (SADIS) Medan yang digagas oleh Aksi Kamisan mengkritik kebijakan pajak pembalut dengan menggelar aksi bagi-bagi pembalut gratis di Lapangan Merdeka Medan, pada Selasa (3/11/2026) sejak sore hingga malam. Aksi tersebut sekaligus menjadi desakan agar negara hadir memberi solusi atas akses menstruasi.
Kegiatan dimulai pukul 16.00 WIB dengan diskusi publik, kemudian dilanjutkan dengan pembagian pembalut kepada masyarakat di pusat kota. Dalam kardus berisi pembalut bertuliskan "Pembalut Gratis Melawan Rezim Dzolim".
1. Pembagian pembalut tersebut dihimpun melalui open donasi
Selasa Diskusi digelar dengan pembagian pembalut dan diskusi (IDN Times/Indah Permata Sari) Perwakilan SADIS Medan, Yohana Putri Siahaan, mengatakan SADIS merupakan ruang diskusi rutin setiap Selasa untuk membangun pengetahuan dalam pergerakan. Pada volume keempat ini, SADIS secara khusus menyoroti pembalut yang masih dipajaki oleh negara.
"Setelah kegiatan diskusi, biasanya kami akan melakukan konsolidasi. Tapi hari ini berbeda, karena hari ini kami ingin membagikan pembalut ke teman-teman sekitar di pusat kota," ujar Yohana.
Menurut Yohana, pembagian pembalut tersebut dihimpun melalui open donasi. Ia menegaskan open donasi bukan sekadar meminta, tetapi bentuk kolektif rakyat melawan sistem yang semena-mena terhadap perempuan.
"Open donasi itu adalah bentuk kolektif rakyat melawan sistem atau rezim yang semena-mena terhadap kita, terutama perempuan," katanya.
2. Persoalan akses pembalut dinilai berkaitan dengan ketimpangan gender dan kemiskinan struktural
Selasa Diskusi digelar dengan pembagian pembalut dan diskusi (IDN Times/Indah Permata Sari) Yohana menilai persoalan akses pembalut berkaitan dengan ketimpangan gender dan kemiskinan struktural. Ia menilai negara belum peka dalam menyusun anggaran yang berpihak pada kebutuhan dasar perempuan.
"Pemerintah harusnya lebih peka untuk menyusun anggaran, bukan hanya memikirkan bahwa pembalut itu untuk perempuan, tapi itu untuk kita semua dengan isu kesehatannya," ujarnya.
Dia mempertanyakan alokasi anggaran negara yang belum menyentuh penyediaan pembalut gratis.
"Beberapa teman sudah pernah ke Tomorrow di Jakarta, mereka sudah menyediakan pembalut gratis. Tapi di daerah Soekarno-Hatta tidak ada sedikit pun terpikir untuk membuat pembalut gratis, bahkan anggarannya tidak ada, padahal Danantara punya banyak alokasi anggaran," ucap Yohana.
Dia juga menyinggung program pemerintah lainnya. "Kenapa dapur MBG bisa banyak, tapi kenapa pembalut tidak bisa diberikan gratis oleh negara?" katanya.
Menurut Yohana, SADIS akan terus digelar setiap Selasa dengan tema yang berbeda. Namun, ia membuka kemungkinan adanya aksi lanjutan dari aliansi perempuan di Kota Medan, seperti Women's March, untuk mendorong isu keadilan reproduksi.
3. Berangkat dari keresahan karena pembalut sebagai kebutuhan biologis dipajaki
Selasa Diskusi digelar dengan pembagian pembalut dan diskusi (IDN Times/Indah Permata Sari) Sementara itu, peserta aksi dari kalangan anak muda, Akim, mengatakan aksi tersebut berangkat dari keresahan karena pembalut sebagai kebutuhan biologis berulang justru dipajaki.
"Ada beban ekonomi kalau misalnya itu dipajaki dan itu terus berulang di dalam siklus teman-teman yang mengalami menstruasi," kata Akim.
Akim yang sebelumnya terlibat dalam Aksi Kamisan Medan mengaku ikut terlibat karena kesadaran sebagai laki-laki yang memiliki ibu, kakak, dan teman perempuan untuk ikut bersuara.
"Pesan aku, pemerintah harus lebih jeli lagi melihat kebutuhan masyarakat, terutama kelompok perempuan atau kelompok yang mengalami menstruasi," ujarnya.
Dia juga mengajak masyarakat, khususnya laki-laki, untuk menghilangkan stigma tabu terkait menstruasi dan menghindari istilah yang merendahkan.
"Gunakan bahasa yang lebih biasa, supaya stigmanya hilang dan bisa didekonstruksi lagi nilai-nilainya, supaya kebijakan yang dibuat memang berdasarkan pengalaman teman-teman perempuan terkait hak sanitasi, terutama pembalut," kata Akim.
Pembalut yang dibagikan merupakan hasil donasi kolektif masyarakat. Selain uang, panitia juga menerima donasi pembalut yang masih layak dan belum digunakan. Jumlah penerima menyesuaikan donasi yang terkumpul berdasarkan pemetaan panitia.
Lapangan Merdeka dipilih sebagai ruang publik agar isu tersebut dapat diketahui dan diikuti lebih banyak masyarakat. Kegiatan terbuka untuk umum tanpa pembatasan jumlah peserta.
