Mengenal Meuseuraya, Penyelamat Saat Aceh Utara Diterjang Bahala
Meuseuraya menjadi tumpuan warga Aceh Utara saat bantuan pemerintah belum masuk pada fase awal darurat banjir.
Warga bergerak mandiri melalui evakuasi, pengumpulan logistik, dan dapur umum berbasis jaringan sosial gampong.
Partisipasi meuseuraya menurun pada fase pemulihan karena intervensi birokrasi, tekanan ekonomi, dan perubahan pola interaksi generasi muda.
Medan, IDN Times – Bencana banjir bandang yang memorak-porandakan Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara pada November 2025 menyisakan luka menganga. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2026 mencatat 1.178 jiwa melayang di tiga provinsi tersebut. Sebanyak 427 korban berasal dari Aceh, dan Kabupaten Aceh Utara menjadi titik paling berdarah dengan 229 korban meninggal dunia.
Di tengah lumpuhnya infrastruktur dan belum masuknya bantuan pemerintah pada fase awal darurat, warga Desa Riseh Teungoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, bertahan hidup lewat jalan swadaya. Penopangnya, tradisi meuseuraya. Sebuah kearifan lokal di daerah itu.
Fakta lapangan ini dibedah dalam riset etnografi terbaru tim peneliti Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan (Unimed) yang dikomandoi, Muhammad Ricky Ardiansyah Putra dosen Antropologi, Gadis Anastasia, Ramadhan Saleh Lubis, dan Umar Haddad Siregar.
Meski Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan perlindungan penuh dari negara bagi warga terdampak, sayangnya penerapan aturan itu di lapangan masih ibarat jauh panggang dari api.
1. Negara lambat di awal krisis, kebijakan pemulihan justru menabrak kearifan lokal
Potret Udara Desa Kota Lintang Bawah, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pascaditerjang banjir bandang, Selasa (9/12/2025). Aceh Tamiang diterjang banjir bandang pada Rabu (26/11/2025). (IDN Times/Prayugo Utomo) Kata Ricky dalam risetnya yang berjudul Meuseuraya: Sebagai Modal Sosial Pemulihan Masyarakat Pascabencana Banjir Tahun 2025 di Kabupaten Aceh Utara, kerentanan struktural membuat penyintas banjir Aceh Utara menjadi korban ganda. Kemiskinan, rusaknya infrastruktur, dan minimnya akses layanan dasar memperparah pukulan material maupun psikologis warga.
“Ketika birokrasi negara belum menyentuh titik bencana pada jam-jam krusial, masyarakat lokal mengandalkan jaringan sosial yang sudah berakar. Namun, saat pemerintah daerah mulai masuk pada fase pemulihan, kebijakan yang dibawa justru bersifat top-down atau sentralistik,” ujar Ricky kepada IDN Times, Selasa (3/11/2026).
Sebut saja pembangunan hunian sementara (huntara). Menurut riset yang digelar pada Februari 2026 lalu itu, program rekonstruksi pemerintah daerah tersebut tidak sepenuhnya mempertimbangkan kondisi geografis, budaya, dan kebiasaan hidup masyarakat lokal.
2. Menyelamatkan ratusan nyawa lewat dapur umum dan evakuasi swadaya
Puing kayu gelondongan pascabanjir di Kampung Sekumur, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. (IDN Times/Muhammad Saifullah) Angka kematian 229 jiwa di Aceh Utara cukup besar dalam bahala akhir November lalu. Jumlah korban memperlihatkan betapa ganasnya terjangan banjir bandang. Tanpa respons cepat di tingkat gampong, jumlah korban bisa jauh lebih besar.
Pada fase tanggap darurat, meuseuraya atau merame hadir secara spontan dan masif. Jelas tim peneliti Unimed dalam laporannya, solidaritas komunal ini langsung bergerak melakukan evakuasi mandiri, mengumpulkan logistik berbasis keluarga dan jiran tetangga, hingga mendirikan dapur umum komunitas secara swadaya.
Semua bergerak organik lewat jaringan kekerabatan, institusi meunasah, dan organisasi gampong. Tanpa komando formal pihak luar.
Merujuk teori sosiolog Robert Putnam, peneliti menyebut meuseuraya bekerja sebagai bonding social capital atau modal sosial pengikat. Kata Ricky, kekuatan ini bertumpu pada norma timbal balik dengan prinsip 'hari ini aku membantumu, hari esok kamu membantuku' yang tertanam kuat di tengah masyarakat Aceh Utara.
3. Efek penggusuran oleh birokrasi dan pudarnya gotong royong di fase pemulihan
Kondisi pemukiman di Desa Sekumur, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Rabu (21/1/2026). (IDN Times/Prayugo Utomo) Memasuki fase pemulihan jangka panjang, grafik partisipasi warga dalam meuseuraya justru merosot tajam. Rekonstruksi rumah dan pemulihan ekonomi rumah tangga tak lagi dikerjakan beramai-ramai. Warga memilih bekerja sendiri-sendiri bersama keluarga inti.
Himpitan ekonomi, trauma pascabencana, serta ketimpangan distribusi bantuan memaksa tiap kepala keluarga berfokus menyambung hidup masing-masing.
“Tak hanya itu, intervensi pemerintah daerah yang berlebihan dan tidak kontekstual memicu fenomena crowding out effect terhadap modal sosial,” ungkapnya.
Dalam kajian tim peneliti Unimed, ketika warga merasa urusan pemulihan telah diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah, inisiatif kolektif seperti meuseuraya kehilangan ruang dan relevansinya.
“Minimnya pelibatan warga dalam pengambilan keputusan bantuan membuat rasa memiliki (sense of belonging) masyarakat terhadap proses pemulihan ikut runtuh,” imbuhnya.
4. Studi kasus Desa Riseh Teungoh, saat meunasah tergeser layar gawai
Barang-barang milik santri Pesantren Darul Mukhlisin, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, Sabtu (6/12/2025) (IDN Times/Prayugo Utomo) Potret rapuhnya ketahanan sosial ini terekam jelas di Desa Riseh Teungoh, Kecamatan Sawang. Observasi partisipatif dan wawancara mendalam peneliti bersama tokoh adat, aparatur gampong, relawan, serta penyintas banjir 2025 menyingkap ancaman lain yang tak kalah serius. Itu adalah modernisasi.
Generasi muda di Desa Riseh Teungoh menunjukkan partisipasi yang jauh lebih rendah dalam meuseuraya dibandingkan generasi orangtua mereka. Riset menunjukkan, anak-anak muda setempat kini lebih berorientasi pada mobilitas sosial individual, karier, dan pencapaian pribadi ketimbang terlibat dalam kerja komunal.
Pola komunikasi digital perlahan menggusur interaksi tatap muka. Pertemuan warga di meunasah, musyawarah gampong, dan kerja bakti kian jarang dihelat.
“Padahal, ruang-ruang perjumpaan fisik itulah yang saban tahun merawat kepercayaan sosial warga sebelum bencana datang,” ungkapnya.
5. Ketiadaan payung kelembagaan desa dan desakan manajemen berbasis komunitas
Solidaritas warga membantu para penyintas banjir di Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. (IDN Times/Prayugo Utomo) Tradisi meuseuraya terbukti ampuh saat darurat, tetapi rentan lumpuh karena tidak terlembaga secara formal di tingkat desa pada situasi non-darurat. Jika dibiarkan tanpa pelestarian sistematis, degradasi modal sosial ini akan melemahkan kapasitas warga menghadapi bahala banjir berulang di masa depan.
Ricky menegaskan bahwa ketahanan masyarakat tidak bisa dibangun semata-mata lewat infrastruktur fisik dan gelontoran bantuan material.
“Pemerintah daerah wajib mengadopsi pendekatan penanggulangan bencana berbasis komunitas (community-based disaster management) serta berinvestasi pada pendidikan budaya bagi generasi muda,” katanya.
Program pemulihan harus dirancang untuk mengaktifkan solidaritas lokal, bukan justru mematikannya.
“Lembaga adat seperti meunasah, perangkat gampong, dan tokoh masyarakat wajib ditempatkan sebagai mitra strategis perumus kebijakan, bukan sekadar objek penerima bantuan,” pungkasnya.
