Pembiayaan Alternatif Digeber untuk Bangun Jalan di Sumut

15 Mei 2025, 05:00 WIB

ilustrasi jalan rusak (IDN Times/Esti Suryani)

Medan, IDN Times – Pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi pekerjaan rumah besar untuk Pemerintah Provinsi Sumatra Utara. Gagalnya akses, kerusakan aspal, dan jalan berlubang bukan hanya merusak kendaraan, tetapi juga menghambat distribusi logistik, layanan kesehatan, hingga pendidikan di banyak wilayah.

Diketahui, jalan provinsi memiliki panjang total 3.005,65 km. Dari jumlah tersebut, sekitar 56% dalam kondisi baik, 21,81% dalam kondisi sedang, 4,78% mengalami kerusakan ringan, dan 17% dalam kondisi rusak berat. Sementara itu jalan kabupaten/kota memiliki panjang total mencapai 35.379,07 km, atau sekitar 86% dari total jaringan jalan di Sumut. Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penanganan Jalan dan Jembatan Sumut di Hotel Grand Inna, Jalan Balai Kota, Medan, Rabu (14/5/2025).

1. Buka peluang kolaborasi lintas sektor

Dok.Humas Pemkot Bandung

Pemprov Sumut menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, hingga swasta. Kolaborasi ini dinilai vital untuk menyelesaikan masalah jalan yang tersebar luas di berbagai daerah dan medan geografis yang menantang.

“Pembangunan infrastruktur tidak bisa berjalan sendiri, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha,” ucap Stanley Tuapattinaja, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumut.

2. Pembiayaan non-APBD akan digeber, swasta diajak berkontribusi

Wakil Gubernur Sumut Surya. (Dok. Diskominfo Sumut)

Karena keterbatasan anggaran daerah, pendekatan baru pun digunakan. Pemprov menggagas skema pembiayaan alternatif seperti KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha), CSR perusahaan, hingga mitra strategis untuk percepatan pembangunan.

“Kita harus menyusun skala prioritas dan menjajaki alternatif pembiayaan yang tersedia,” kata Wakil Gubernur Sumut, Surya.

3. Bangun jalan sebagai akses layanan publik

Progres pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Ruas Palembang-Betung (Dok: Hutama Karya)

Pembangunan jalan bukan sekadar infrastruktur fisik, tetapi juga penopang layanan dasar. Jalan rusak kerap menghambat akses pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah terisolasi. Pemprov menargetkan pembangunan yang berpihak pada masyarakat akar rumput.

“Pembangunan jalan dan jembatan secara langsung berkaitan dengan pelayanan dasar dan pengembangan wilayah tertinggal,” pungkasnya.