Medan, IDN Times – Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution berniat mengambil formulir calon gubernur Sumatra Utara yang akan diusung PDI Perjuangan. Bobby tetap akan melakukannya meski partai berlogo banteng itu sudah memasukkannya ke dalam daftar hitam (blacklist).
"Ya nanti kita ambil formulir," ucap Bobby Nasution kepada wartawan, usai kegiatan Halal Bihalal di Kantor Wali Kota Medan, Selasa (16/4/2024).
Kata Bobby, beberapa waktu menuju Pilkada, dia akan menjajaki komunikasi politik dengan partai. Bahkan dia akan berkomunikasi dengan semua partai.
"Formulirnya itu, daftarkan kita mencoba dari semua partai kalau bisa," tutur menantu Presiden RI, Joko Widodo itu.
Bobby tetap kekeuh keinginan mendaftarkan diri maju di Pilgub Sumut, salah satu partai pendukungnya adalah PDIP.
"Nanti insyaallah kita coba (ambil formulir dari PDIP)," ucapnya.
Meski komunikasinya kurang baik dengan PDI Perjuangan, Bobby mengaku selama ini dirinya mendapat dukungan. Khususnya selama menjadi wali kota.
"Enggak lah, saya selalu sampaikan dengan partai seluruh partai, bukan urusan politiknya yang tapi urusan kerja dengan DPRD Medan, dengan seluruh fraksi beberapa keputusan kita ambil itu putusan sama-sama," ucap Bobby.
"Tidak ada yang gejolak terlalu tinggi. Ini disupport partai politik saya rasa nanti kemarin mudah-mudahan panggilan rindu saja," kata suami Kahiyang Ayu itu.
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya telah membuka pendaftaran untuk Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024. Ia menyebut semua pihak boleh mendaftar, kecuali menantu Presiden Jokowi, yaitu Bobby Nasution.
"Sudah ada pendaftaran-pendaftaran di daerah-daerah Sumatera Utara, kemarin sudah melaporkan semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobby. Itu usulan dari bawah," ujar Hasto kepada wartawan, di Jalan Teuku Umar beberapa waktu lalu.
Di sisi lain, Hasto kembali menegaskan bahwa PDIP sangat siap menghadapi Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. Hanya saja, kata dia, pihaknya masih menyoroti pelaksanaan Pemilu 2024 yang dianggap sarat abuse of power.
"Selama proses pendaftaran ini berlangsung, hal-hal yang menjadi kritik terbesar atas pelaksanaan Pemilu 2024 yang diwarnai abuse of power, penggunaan aparatur negara, sumber-sumber negara, itu harus diatasi dulu. Kalau tidak, tidak ada gunanya pemilu," tuturnya.