Menteri Yasona Sebut 6 Kelebihan Badan Hukum Baru Perseroan Perorangan

Yasonna menjelaskan, perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas atau disebut sole proprietorship with limited liability. Konsepnya, berbeda dengan beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Kanada dan Singapura. Di Indonesia, perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas yang diatur dalam UU Cipta Kerja merupakan sebuah terobosan dan pertama di dunia.

Katanya, kelebihan dari konsep perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas, seperti memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan.

"Dengan demikian, tanggung jawab pendiri atau pemilik perseroan dibatasi pada jumlah saham sebagaimana tercantum dalam pernyataan pendirian," tuturnya.

Kedua, lanjut Yasonna, pendirian perseroan perorangan sangat mudah, yaitu cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik dan tidak memerlukan akta notaris.

Ketiga, status badan hukum perseroan perorangan diperoleh setelah pendiri mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik dan memperoleh tanda bukti pendaftaran seiring dengan pengaturan dalam UU Cipta Kerja yang mengubah rezim pengesahan menjadi rezim pendaftaran.

Keempat, pelaku usaha yang mendirikan perseroan perorangan dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan dalam tambahan berita negara sebagai wujud penyederhanaan birokrasi.

Kelima, pelaku usaha yang mendirikan perseroan perorangan akan menjadi direktur sekaligus komisaris sehingga akan melatih pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya.

"Keenam, kelebihan lainnya, tarif pajak bagi perseroan perorangan direncanakan akan lebih rendah baik dari pajak bagi perseroan terbatas pada umumnya maupun dari pajak penghasilan perorangan," ujarnya.

Yasona berharap, dengan kebijakan tersebut angkatan kerja di Indonesia yang berjumlah sekitar 138 juta jiwa dapat mengubah pola pikir dan lebih percaya diri untuk memilih menjadi pelaku usaha dan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain.

"Menyandang status badan hukum serta harus menyampaikan laporan keuangan secara berkala, pelaku usaha mampu membuktikan sustainability dari bisnisnya, dan meyakinkan kalangan perbankan untuk membuka akses pembiayaan seluas-luasnya dengan berbagai kemudahan dan keringanan khusus untuk perseroan perorangan," ungkapnya.

Sementara, Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, menyambut baik adanya badan hukum perseroan perorangan yang di buat pemerintah.

"Kita tahu saat ini suasana pandemik COVID-19, memengaruhi ekonomi kita. Mudah-mudahan dengan adanya perseroan perorangan bisa membangkitkan ekonomi kita," pesannya.