Krisis Pangan di Simuk, Warga Berharap Pemerintah Pusat Turun Tangan

21 Sep 2023, 13:32 WIB

Ilustrasi beras. (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Medan, IDN Times- Warga Pulau Simuk, Kabupaten Nias Selatan, Sumatra Utara berharap pemerintah pusat bisa turun tangan mengatasi krisis pangan yang melanda wilayah mereka. Diketahui sudah sepekan stok pangan habis sehingga membuat mereka hanya mengonsumsi mi hingga sagu.

Hal itu disampaikan Camat Simuk Gentelman Bago kepada IDN Times, Kamis (21/9/2023). Dalam beberapa waktu terakhir, Bago juga sudah melaporkan kondisi ini kepada pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Bago berharap, pemerintah pusat bisa memberikan perhatian lebih untuk pulau Simuk. Mengatasi ancaman kelaparan yang terjadi untuk warganya.

1. Ada empat kapal logistik menuju Simuk

Ilustrasi kapal. (IDN Times/Arief Rahmat)

Informasi terbaru, sudah ada satu kapal logistik berbobot 18 ton masuk ke Simuk. Mereka memanfaatkan cuaca yang sedang tidak bergejolak.

“Barusan saya mendapat kabar. Ada empat kapal yang berangkat. Satu sudah masuk ke dermaga untuk memasok logistik. Kalau bantuan dari pemerintah (pusat) belum ada sampai saat ini,” katanya.

2. Pemprov Sumut sudah koordinasi untuk kirim bantuan ke Simuk

ilustrasi beras putih (freepik.com/dashu83)

Terpisah, Penjabat Gubernur Sumut Hassanudin mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi untuk memberikan bantuan ke Simuk.

"Dalam waktu dekat akan kita berikan bantuan," ungkapnya.

3. Simuk adalah pulau terluar yang masuk wilayah Nias Selatan

Tim SAR Nias melakukan pencarian korban hilang di , Desa Lagundri, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan, Minggu (16/4/2023) petang. (Dok SAR NIAS)

Untuk diketahui, Simuk termasuk pulau terluar Indonesia yang masuk ke dalam administratif Kabupaten Nias Selatan. Pulau yang ada di pesisir Barat ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia.

Diketahui ada 510 keluarga dengan 3.000 jiwa di enam desa yang ada di Pulau Simuk. Selama ini warga di Simuk memang hanya mengandalkan pasokan pangan dari luar pulau. Lantaran warga tidak bisa menanam pangan alternatif di atas pulau.