HUT Ke-73 Bhayangkara, Pelanggaran HAM Jadi Sorotan LBH Medan

Dalam catatan LBH Medan, angka pelanggaran yang diduga dilakukan kepolisian masih cukup tinggi. Kepala Divisi Buruh dan Miskin Kota LBH Medan Maswan Tambak mengatakan, ada 30 kasus yang terjadi dalam dua tahun terakhir di Sumatera Utara.

“15 kasus pada 2018 dan 15 kasus pada tahun ini. Sebagai lembaga yang konsern dengan isu HAM, Hari Bhayangkara kali ini harusnya bisa dijadikan untuk refleksi apakah tugas pokok dan fungsinya polisi telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam visi misi dan Undang-Undang R.I Nomor 02 tahun 2004 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,” ungkap Maswan, Selasa (2/7).

Maswan pun menduga, kondisi ini terjadi karena permasalahan kualitas personel. Atau bahkan mentalitas dari personel yang juga menjadi permasalahan dasar.

“Jika melihat dari berbagai kasus dan upaya hukum yang LBH Medan Lakukan, seolah Pimpinan ataupun lembaga pengawas di lingkungan Polri pun tidak menunjukkan adanya keberpihakan pada masyarakat.

Dalam beberapa kasus yang diamati LBH Medan, pelanggaran kerap dilakukan. Pelanggaran klasik yang masih terjadi seperti penanganan kasus yang berlarut-larut (Undue Delay), penyiksaan (Torture), pemerasan serta penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang dan lainnya.

Kondisi ini, kata Maswan, membantah slogan Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter) yang diagungkan kepolisian.

Polisi, kata LBH Medan, masih jauh dari visi dan misinya.

“Dari sekian banyak kasus yang ditangani LBH Medan, jelas terlihat bahwa ketika simiskin berurusan dengan kepolisian baik sebagai pelapor mauapun terlapor. Saat simiskin termarjinalkan sebagai pelapor, laporan akan menemukan kesulitan dalam memperoleh kepastian hukum dan keadilan. Artinya kepentingan hukumnya akan terhambat. Sebaliknya ketika si miskin mejadi terlapor, maka akan sangat mudah simiskin ditangkap,” ungkapnya.

Kondisi ini mendorong LBH Medan membuat posko pengaduan pelanggaran yang dilakukan polisi. Masyarakat bisa mengadukan langsungbentuk pelanggaran yang dilakukan.

“Masyarakat bisa datang dengan membawa berkas pendukung. Dan ini gratis tanpa dipungut biaya apa pun,” pungkasnya.