Giliran Sapma PP Sumut Desak Holywings di Medan Dicabut Izinnya

Koordinator Aksi Enggar Maulana menjelaskan, aksi unjuk rasa itu dilakukan menyusul dugaan penodaan agama yang dilakukan Holywings. Mereka mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menindaklanjuti tuntutan mereka ke Pemko Medan.

"Kita meminta atensi bapak gubernur untuk menindaklanjuti ke Pemko medan agar menutup perizinan di Holywings," ujar Enggar.

Massa juga sudah membuat laporan ke Polda Sumut. Jika tidak diindahkan, mereka mengancam akan menyegel sendiri outlet Holywings di Kota Medan. "Pasti akan kita segel,” ungkapnya.

Salah satu pentolan massa Fahrul Hafizh Effendi mengatakan, apa yang dilakukan Holywings sudah keterlaluan. Tempat hiburan malam itu sudah membuat kerukunan umat beragama terganggu.

Selain mendesak pencabutan izin Holywings, massa juga meminta pemerintah bertanggungjawab mengurusi para pekerja yang terdampak.

"Harapan kita mencabut izin Holywings dan bertanggungjawab atas beberapa karyawan tidak bekerja.Kita meminta atensi kepada Bapak Gubernur melanjutkan ke Pemkot Medan untuk menutup Holywings. Tidak ada tawaran menawarkan tutup Holywings," ucap Fahrul.

Aksi unjuk rasa itu ditanggapi oleh Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah. Ijeck –sapaan akrabnya—menemui massa. Dia meminta massa bersabar. Semua tuntutan dan desakan itu akan diproses. Apalagi, gelombang  penolakan ini juga terjadi di sejumlah daerah lain.

Ijeck mengimbau kepada tempat hiburan malam di Sumatera Utara dan pelaku usaha untuk menjalani usahanya tanpa berbau SARA. "Kita mengimbau kepada seluruh pengusaha jangan berbau SARA. Silakan berusaha jangan berbau SARA. Tidak terjadi kembali, cukup Holywings dan jangan sampai menjadi perpecahan," sebut Ijeck.

"Biar kami pemerintah Bekerja dan mengevaluasi, apa selanjutnya. Serahkan kepada pemerintah," kata Ijeck.

Kata Ijeck, perizinan usaha ada pada wewenang Pemko Medan. Sehingga, nantinya mereka akan berkoordinasi dan melakukan evaluasi bersama dengan Pemko Medan.

"Ini karena kaitan perizinan ada di Kabupaten/ Kota, kita tidak dari provinsi tidak bisa melangkahi kebijakan dari Kabupaten/Kota bekerja dulu. Kita akan lakukan evaluasi bersama," pungkasnya.