Dicopot Dari Dirut PD Pasar, Rusdi Sinuraya: Saya Merasa Dizhalimi

Didampingi kuasa hukumnya, Mora SH, Rusdi mengakui telah menerima surat pemecatan dirinya sebagai Direktur Utama PD Pasar Kota Medan.

"Saya menerima surat pemberhentian itu tanggal 20 Januari, jam 10.15 WIB. Ternyata petikan SK tersebut tertanggal 16 Januari. Tentunya jadi tanda tanya, ada apa," ucap dia kepada wartawan, Selasa (21/1).

Menurut Rusdi, dirinya ditugaskan menjadi Direktur Utama dengan rentang periode 4 tahun, dimulai 9 Januari 2017 dan baru akan berakhir 9 Januari 2021.

"Masih ada satu tahun lagi. Tentu saya akan bekerja dengan amanah. Saya diseleksi, diusung dan dilantik Wali Kota Medan," terangnya.

Rusdi mengaku terkejut dengan pemecatan dirinya lantaran merasa sudah banyak yang dia kerjakan pada pasar- pasar di kota Medan. Dia juga mengaku sudah melakukan prestasi terbesar untuk meningkatkan PAD pada pasar. Sejak menjabat di tahun 2017, Rusdi mengungkapkan telah berhasil menaikkan laba dari Rp1,4 miliar menjadi Rp 2,6 miliar di tahun 2018.

"Ini fakta uang kita berikan. Fakta di lapangan, saya juga sudah membenahi pasar-pasar. Misalnya di Pasar Kampung Lalang yang tidak dibangun-bangun dan di awal tahun 2017 saya bangun," tuturnya.

Rusdi juga mengaku telah merevitalisasi Pasar Bulan, juga menyelesaikan persoalan Pasar Marelan.

"Begitu juga dengan Pasar Timah. Sudah diselesaikan secara komprehensif. Saya melakukan ini semua sesuai aturan dan ketentuan. Saya juga diperiksa akuntan publik dan PBKP," jelasnya.

Terkait pemberhentian dirinya, Rusdi mengaku keberatan dan akan berkoordinasi dengan konsultasi hukum PD Pasar terkait langkah yang akan dilakukan.

Sementara, Direktur Pengembangan PD Pasar Arifin Rambe mengungkapkan akan menelaah petikan surat dari Pemko Medan.

"Kita akan melakukan uji terhadap petikan tersebut sesuai ketentuan hukum. Apakah memang dibenarkan? Hanya secarik petikan bisa menggugurkan jabatan dan tanggung jawab direksi di PD Pasar," ujarnya.

Begitu juga dengan Direktur Operasional PD Pasar Yohny Anwar. Dia mengatakan seharusnya semua sesuai aturan. Mereka juga tidak pernah mendapat SP (surat peringatan) atas perbuatan yang telah dibuat.

"Apa kesalahan kami? Sampaikanlah itu dalam konteks yang ada yakni Perda. Tidak ada keinginan saya menjadi direksi lagi. Ini masalah harga diri. Tunjukkan apa kesalahan kami. Kita ingin Medan bermartabat, sehingga lakukanlah keputusan dengan terhormat, jangan dengan cara arogan. Kalau kami menyalahi aturan, tunjukkan apa kesalahan kami. Bukan hanya kita yang tidak menerima hal ini, tapi juga keluarga. Keputusan ini terkesan tendensius karena terjadi di tahun politik," ujarnya.