Dana Tarigan: Pemerintah Belum Berpihak Pada Masyarakat Pesisir
Medan, IDN Times - Ketua Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera Utara, Dana Prima Tarigan menyebut, pemerintah belum memberikan perhatian serius pada ekosistem laut. Dana menyebut, komitmen untuk ekosistem laut belum terlihat dalam pemerintahan Prabowo Subianto sebagai presiden.
Bahkan kata Dana, dalam pidato kenegaraan menjelahng HUT Kemerdekaan RI ke 80, Prabowo tidak menyinggung isu pesisir maupun ekologis yang saat ini kian terancam. “Pemerintah belum berpihak pada masyarakat pesisir.Kita bisa melihat dan menyimak bahwa pidato Presiden Prabowo sama sekali tidak berpihak kepada masyarakat pesisir dan ekosistem laut,” kata Dana dalam keterangan tertulis, Jumat (22/8/2025).
Menurut Dana, hal ini menjadi indikator penting bagaimana arah kebijakan negara dalam menjaga keberlanjutan laut Indonesia. Ia menegaskan, kondisi perikanan di Indonesia sudah berada di titik kritis dan minim perhatian dari pemerintah.
1. Laut makin terancam, tapi tak disebut di pidato Presiden
Dana menilai, pidato Presiden Prabowo sama sekali tidak menyinggung persoalan ekologis. Ia merujuk analisis SIEJ (Society of Indonesian Environmental Journalists), yang mencatat dari total 3.944 kata dalam pidato, hanya dua kali kata “lingkungan” disebut, itu pun dalam konteks pendidikan dan ekonomi.
“Boro-boro spesifik bahas laut,” tukas Dana.
2. Overfishing di Selat Malaka bukti nyata krisis laut
Dana mengingatkan, kondisi Selat Malaka sudah menjadi contoh nyata krisis laut. Ia mencontohkan data tangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan yang merosot tajam.
“Dalam satu dekade angka tangkapan turun drastis. Pada tahun 2015 ada 46 ribu ton ikan didaratkan. Sementara tahun lalu itu, pada 2024, hanya 11 ribu ton ikan. Kenapa? Karena pemerintah ogah menertibkan alat tangkap destruktif,” ujar Dana yang pernah menjabat sebagai Manajer Advokasi di Jaringan Advokasi Nelayan (JALA) tersebut.
Menurutnya, pemerintah justru melegalkan alat tangkap merusak seperti pukat trawl dengan nama jaring hela ikan berkantong (JHIB) lewat Permen KP No. 36 tahun 2023.
Persoalan over-fishing, kata Dana, hanya cerminan kecil dari persoalan menumpuk dalam isu kelautan dan perikanan tangkap. "Masih ada masalah-masalah lain, seperti tambang pasir, deforestasi mangrove, sampai perbudakan di kapal-kapal perikanan ilegal," ungkapnya.
3. Isu laut terabaikan, dampaknya masyarakat pesisir yang paling dulu merasakan
Lebih jauh, Dana menegaskan bahwa pidato kenegaraan seharusnya jadi gambaran arah kebijakan Presiden. Jika isu ekologis saja tak disentuh, maka ke depan sulit berharap ada kebijakan pro-laut.
“Kita menyebutnya sebagai pendidihan global. Bukan lagi pemanasan. Sebab suhu sudah berubah drastis. Apa lagi kita negara kepulauan, di mana masyarakat pesisir yang bakal terlebih dulu kena dampak pendidihan global ini,” pungkasnya.
Sekilas Tentang Dana Tarigan:
Dana Memulai aktivisme lingkungan sejak 2002 sebagai anggota Mapala Universitas HKBP Nommensen. Pernah menjadi Koordinator Green Student Movement (GSM) dan Sahabat WALHI Sumut pada 2006.
Dana Aktif mengadvokasi isu pesisir, nelayan, energi terbarukan, konflik agraria, pertambangan, hingga biodiversitas selama WALHI. Dana merupakan salah satu pendiri Green Justice Indonesia (GJI), gerakan keadilan sosial dan lingkungan di Sumatra. Saat ini Dana Tarigan tengah mempersiapkan diri sebagai calon Direktur Eksekutif Nasional WALHI dalam Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) XIV di Sumba, September 2025 mendatang.
