Besok Polri Tinjau Lokasi PON 2024 untuk Usut Dugaan Penyelewengan

12 Sep 2024, 19:00 WIB

Kondisi akses utama menuju venue voli indoor di Sport Centre, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, Selasa (10/9/2024). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Jakarta, IDN Times - Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa menjelaskan bahwa pihaknya pada hari Jumat (13/9/2024) siap meninjau lokasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional untuk mengusut dugaan penyelewengan keuangan.

"Tim satgas dari Mabes, Jumat, menuju ke lokasi PON 2024, di antaranya untuk memberikan pendampingan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan mendalami hal yang dilaporkan," kata Arief dilansir ANTARA, Kamis (12/9/2024).

Arief mengatakan bahwa langkah tersebut setelah berkoordinasi dengan Menpora Dito Ariotedjo mengenai dugaan penyelewengan tersebut.

"Koordinasi sudah dilakukan melalui satgas pendampingan giat PON 2024 Aceh dan Sumatera Utara Mabes Polri," jelasnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa satgas pendampingan merupakan tim gabungan dari Tipikor Bareskrim Polri, Polda Aceh, dan Polda Sumatera Utara. Selain melakukan peninjauan, kata dia, laporan dari Menpora melalui satgas akan ditelaah dan diklarifikasi oleh pihaknya.

1. Kapolri akan mempersiapkan penyidik jika ditemukan penyelewengan

Pesawat melintas di atas stadion utama, sport centre, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, Selasa (10/9/2024). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2024 tentang Satgas Pengawalan Penyelenggaraan PON 2024 di Aceh dan Sumut dan Pekan Paralimpiade Nasional XVII 2024 di Jawa Tengah, Bareskrim Polri menjadi bagian satgas bidang pendampingan tata kelola. Selain Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung juga menjadi bagian dari satgas tersebut.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya siap menangani dugaan penyelewengan dana penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 Aceh dan Sumatera Utara.

Hal itu disampaikan Kapolri Sigit usai acara pengarahan Presiden Joko Widodo kepada pejabat TNI dan Polri di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, Kamis.

"Saya kira Polri tentunya akan menunggu. Kalau memang ada fakta dan bukti bahwa terjadi penyelewengan dana PON, kami akan mempersiapkan penyidik-penyidik kami untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan," kata Kapolri dilansir ANTARA.

Secara umum, kata Jenderal Pol. Sigit, baik Polri, kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki ruang yang sama untuk menangani. Meski demikian, dalam prinsipnya Polri siap menangani dugaan penyelewengan dana PON.

Polri akan segera berkoordinasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga terkait hal tersebut.

2. Menpora siang tampung keluhan atlet

Kondisi selasar venue voli indoor di Sport Centre, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, Selasa (10/9/2024). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo menyampaikan pihaknya terbuka untuk menampung segala keluhan dari para kontingen yang mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 Aceh-Sumatera Utara.

Dia mengatakan keluhan tersebut salah satunya dapat disampaikan secara langsung ke akun media sosialnya sehingga pihak penyelenggara dapat segera mencari solusi dan mengambil tindakan lebih lanjut.

"Kami menyampaikan ke seluruh masyarakat, ataupun atlet dan kontingen daerah manapun. Kalau misalnya ada keluhan, bisa langsung memberikan informasi. Mau langsung ke saya juga bisa, lewat Instagram saya atau TikTok saya. Pokoknya terbuka semua. Biar kami juga terinfo dan bisa menyikapinya dengan cepat," kata Dito di Media Center Aceh, Banda Aceh dilansir dari ANTARA Minggu malam.

Dito mengatakan, sementara ini pihak penyelenggara sedang menyusun daftar permasalahan dari berbagai catatan dan evaluasi terkait PON 2024. Waktu pelaksanaan ajang olahraga ini juga masih panjang, sehingga pihak penyelenggara tetap terbuka atas berbagai masukan.

Menurut Dito, sementara ini keluhan dari para atlet hanya terkait dengan konsumsi. Namun, dia juga mengingatkan bahwa keluhan mengenai konsumsi hampir selalu menjadi isu di dalam penyelenggaraan ajang olahraga tidak hanya tingkat nasional tetapi juga internasional.

"Kemarin di Olimpiade Paris, ini (keluhan makanan) menjadi isu yang sangat besar juga. Bukannya kami membela, tapi ini harus diketahui seluruh orang. Bayangkan, kita ada 38 perwakilan provinsi dan itu sangat beragam. Satu provinsi juga banyak atletnya. Jadi, ini isu harus kita hadapi. Tapi, saya apresiasi apa yang dilakukan oleh PB PON dan khususnya Pemprov Aceh yang cepat menanggapinya," kata Dito.

3. Venue Voli Indoor viral karena akses jalan belum selesai dan jadwal diundur

Para pekerja merampungkan proses pembangunan stadion utama stadion utama, sport centre, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, Selasa (11/9/2024). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Menpora juga berkoordinasi dengan Bareskrim Poldi dan Kejagung soal dugaan potensi korupsi penyelenggaraan PON 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Dirinya bersama dengan pihak Kejagung dan Bareskrim terus berkoordinasi agar gelaran PON bisa dirasa nyaman.

Langkah ini dilakukan terkait soal 'venue' PON 2024 yang sempat viral di media sosial, yakni 'venue' cabor voli yang belum siap, bahkan pertandingan sampai harus ditunda sehari.

Seperti diketahui, gelaran PON Aceh-Sumatera Utara mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpora dengan total Rp 516 miliar.

Menpora sempat menjelaskan bahwa dukungan anggaran negara untuk pesta olahraga nasional empat tahunan itu dimanfaatkan untuk sejumlah kebutuhan utama seperti bidang pertandingan sebesar Rp176 miliar.

Nilai tersebut terdiri dari bidang pertandingan untuk wilayah Aceh Rp72 miliar, bidang pertandingan untuk wilayah Sumatera Utara Rp74 miliar, serta kebutuhan panitia, pengawas, hakim, dan keabsahan sebesar Rp30 miliar.

Kemudian kebutuhan anggaran untuk acara seremonial pembukaan di Aceh sebesar Rp60 miliar, seremonial penutupan di Sumatera Utara sebesar Rp41 miliar. Selain itu, kebutuhan anggaran untuk sarana pertandingan di Aceh Rp138 miliar dan sarana pertandingan di Sumatera Utara Rp101 miliar.

Menpora berharap melalui perjanjian kerja sama penggunaan anggaran, semua pihak dapat bekerja sama, saling mendukung dan bersinergi untuk mewujudkan PON yang sukses dalam empat aspek yaitu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi, dan sukses ekonomi daerah.