Ibu Calon Santri Diduga Diperkosa Seorang Pejabat Kemenag di Aceh

Qodrat mengatakan, kejadian terjadi 2021 lalu, bermula saat korban ingin mendaftarkan anaknya yang berusia 10 tahun ke yayasan milik terlapor. Akan tetapi, persyaratan administrasi yang diajukan untuk mendaftar di pesantren itu kurang sehingga anaknya tidak bisa diterima. Korban tidak memiliki kartu keluarga (KK).

“Ada kendala administrasi yang belum bisa dipenuhi sehingga anaknya itu dianggap belum bisa masuk karena belum lengkap administratif. Belum ada KK,” ujar Qodrat.

Kepada LBH Banda Aceh, korban mengaku jika kartu keluarga miliknya ada pada mantan suaminya di Sumatra Utara. Mereka sedang tahap proses perceraian, sehingga ketika kembali ke Aceh, korban tidak memiliki kartu keluarga.

Korban yang menyadari ada kekurangan persyaratan administrasi untuk mendaftar, kemudian menghubungi terlapor selaku pimpinan yayasan. Dia meminta keringanan dan berjanji akan melengkapi persyaratan tersebut setelah memiliki kartu keluarga.

Setelah itu, menurut pengakuan korban, terlapor akan membahasnya ketika mereka berjumpa langsung dengan iming-iming anaknya diterima di yayasan tersebut. Terlapor yang kebetulan akan berangkat ke Kota Sabang untuk suatu pertemuan, mengajak korban. Tidak ada berpikiran negatif terhadap terlapor, korban pun mengiyakan ajakan tersebut dengan membawa anaknya yang masih berusia tiga tahun.

Akan tetapi, sebelum berangkat ke Sabang, korban dan terlapor singgah di Kota Banda Aceh. Di kota inilah korban pertama kali diduga diperkosa oleh terlapor dan kemudian mendapatkan perlakuan yang sama ketika mereka di Sabang.

“Sepulang dari Sabang. Masih berlanjut, sempat juga diajak ke Takengon dan terjadi lagi -pemerkosaan,” kata Qodrat.

Qodrat menyampaikan, usai kejadian itu, anak korban diakui benar-benar diterima di yayasan milik terlapor. Namun di sisi lain, terlapor dikatakan masih meminta korban untuk memuaskan nafsunya.

Korban yang merasa keberatan lalu menolak ajakan tersebut sehingga membuat terlapor marah dan berdampak terhadap keberadaan anaknya di yayasan itu. Anak korban yang baru beberapa bulan di tempat tersebut, Januari 2022 dikeluarkan dengan alasan tidak memenuhi syarat administrasi.

Merasa dirugikan, korban didampingi LBH Banda Aceh lalu membuat laporan ke Polda Aceh. Kesimpulan pihak kepolisian, kasus ini merupakan laporan pemerkosaan dan penipuan.

“Petimbangannya, karena lokasi kejadiannya itu ada di tiga kabupaten kota berbeda di Banda Aceh, Sabang, dan Takengon,” kata kepala Operasional LBH Banda Aceh.

“Sekarang sudah ditangani oleh Polda. Besok kita ada agenda visum,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Aceh, Komisaris Besar Polisi (KBP) Winardy membenarkan adanya laporan yang diajukan korban. Kasus ini dikatakannya, masih diproses penyelidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Aceh.

Dalam proses ini, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi, termasuk korban yang mengalami peristiwa tersebut.

“Apabila terbukti, saudara Z melakukan pemerkosaan, maka dipastikan akan diproses secara hukum,” kata Winardy, yang dikonfirmasi terpisah, Jumat (4/2/2022).

“Polda Aceh juga akan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga terkait untuk memperoleh keterangan tambahan yang akan dijadikan pertimbangan hukum,” pungkasnya.