Pertaruhan Jabatan Bupati Madina dalam Pilpres Tidak Etis
IDN Times/istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times – Pengunduran diri Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution menuai respon publik. Tak sedikit yang terkejut dengan pengunduran diri yang disampaikan Dahlan lewat surat yang ditujukan langsung kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri. Namun yang masih menjadi pertanyaan, kenapa surat itu juga diteruskan kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution?
Respon publik teranyar datang dari Kelompok Masyarakat sipil (Civil Society). Mereka menilai cukup banyak keganjilan dalam hal pengunduran diri sang Bupati.
1. Dugaan pengunduran diri Dahlan karena Jokowi-Ma’ruf kalah di Madina jadi pertanyaan besar
IDN Times/IstimewaSalah satu kelompok masyarakat sipil yang mempertanyakan pengunduran diri bupati adalah Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia (YRKI). Salah satu pentolan YRKI Amir Hamdani Nasution menduga kuat ada unsur pertaruhan jabatan Bupati Madina terkait dengan perolehan suara di Pemilu 2019.
“Kami mendapat informasi, bupati pernah janji juga akan mundur kalau kalah 01. Tapi ini perlu ditelusuri juga. Jangan jangan juga ada tekanan dari masyarakat,” kata Amir Hamdani via selular, Senin (22/4).
“Kami juga ada dapat info dari rekan rekan yang baru balik dari sana, Bupati pernah janji juga akan mundur kalau kalah 01. Tapi ini perlu ditelusuri juga. Jangan jangan juga ada tekanan dari masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga: [BREAKING] Isi Suratnya, Bupati Madina Sebut Hasil Pemilu Mengecewakan
2. Demokrasi macam apa, jika pilihan ditentukan pembangunan
IDN Times/istimewaDalam surat pengunduran dirinya, Dahlan juga membeberkan soal pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan era Joko Widodo. Namun kenapa surat itu terkesan menyalahkan masyarakat Madina yang seakan tidak mensyukuri pembangunan dan tidak memilih Jokowi dalam Pilpres.
YRKI mempertanyakan kalimat dalam surat itu yang berisi "Dalam 3 (tiga) tahun terakhir pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal cukup signifikan". YRKI bersama beberapa lembaga lainnya keberatan dengan kalimat tersebut karena pembangunan merupakan kewajiban pemerintah baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Maksud dan tujuan dari kalimat "belum berhasil memperbaiki pola pikir masyarakat…" yang ada dalam paragraf ketiga. Kami keberatan dengan kalimat tersebut karena diduga mengandung unsur penghinaan terhadap masyarakat Madina,” ungkapnya.
3. Kinerja Bupati Madina masih buruk
IDN Times/IstimewaAmir juga membeberkan soal kinerja Bupati yang dinilai masih buruk. Mereka menilai, selama Dahlan menjabat dia belum maksimal dalam melakukan pembangunan. Laporan audit Badan Pengawas Keuangan (BPK), kata Amir, Madina masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Kalau dalam orang akuntan ini masih bermasalah. Kalau kita masih miris melihatnya. Karena harapan untuk perkembangan itu belum positif. Kalau kami ini siapapun bupatinya, tapi kalau bisa membawa Madina ini menjadi on the track, semacam Bandung, Surabaya kan oke,” ujarnya.
Belum lagi kasus-kasus yang menyeret nama Dahlan ke ranah hukum. Sebut saja pembangunan Taman Raja Batu yang disebut-sebut sarat korupsi. Dan masih banyak lagi yang lainnya.
“Itu kemarin jadi pembahasaan. Kalau memang dia mundur, kasusnya harus tetap jalan juga. Sesudah Pilpres ini ayo dong aparat penegak hukum bekerja profesional. Kasusnya diusut kembali,” pungkasnya.
Baca Juga: Bupati Madina Mundur, NasDem : Itu Persoalan Pribadi Beliau
