Kepala Daerah di Sumut Diingatkan Jaga Stok Pangan Jelang Ramadan
Medan, IDN Times – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution menginatkan seluruh kepala daerah di Sumut untuk memperketat penjagaan stok bahan pangan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan harga kebutuhan di pasar tetap stabil dan tidak terimbas oleh tingginya permintaan dari provinsi tetangga.
Dalam High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumut di Medan, Jumat (6/2/2026), Bobby menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat krusial. Meskipun angka inflasi Sumut berhasil ditekan dari 4,66 persen menjadi 3,81 persen pada awal Januari 2026, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan mengingat siklus kenaikan harga tahunan yang mulai membayangi.
“Jaga betul barang-barangnya, daerah lain sering meminta supply bahan pokok dari kita, jangan sampai kita kekurangan dan harga-harga jadi naik di daerah kita sendiri,” ujar Bobby.
1. Pemda diminta manfaatkan BUMD untuk memborong hasil tani
Bobby menyarankan agar pemerintah daerah memanfaatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai "benteng" pangan. BUMD diharapkan bertindak sebagai pembeli langsung dari petani dengan harga yang kompetitif. Hal ini bertujuan agar komoditas penyebab inflasi seperti cabai, bawang, hingga daging sapi tidak ditarik keluar wilayah Sumut oleh pedagang besar dari provinsi lain.
“Perhatikan betul-betul distribusinya, saya juga minta tolong kepada Pak Kapolda dan Pak Kajati ikut memonitor ini, Pemda bisa memanfaatkan BUMD-nya, beli langsung ke petani dengan harga yang kompetitif,” tambah Bobby.
2. Ada kesepakatan road map pengendalian inflasi
Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumut, Rudy Brando Hutabarat, memaparkan enam poin kesepakatan untuk mengawal harga menjelang hari raya. Salah satu poin utamanya adalah pelaksanaan pasar murah yang lebih tepat sasaran. Rudy menyarankan agar pasar murah dilakukan langsung di pasar tradisional, bukan di kantor pemerintahan, agar dampak penurunan harganya langsung menyentuh pusat transaksi masyarakat.
Selain itu, kesepakatan ini mencakup penambahan pasokan daging sapi dan kerbau, pengendalian tarif transportasi (administered price), hingga sistem peringatan dini (early warning) inflasi. Hal ini dilakukan agar pemerintah bisa bergerak lebih cepat sebelum lonjakan harga terjadi secara liar di pasar-pasar utama Sumut.
3. Sinergi Menu Makan Bergizi Gratis (MBG)
Pengendalian inflasi kali ini juga melibatkan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah berencana bersinergi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menu yang disediakan tidak melulu bergantung pada telur dan ayam. Diversifikasi menu ini penting agar permintaan terhadap komoditas tertentu tidak melonjak tajam secara bersamaan.
“Kita bersinergi dengan SPPG agar menunya tidak melulu telur, ayam, agar permintaan komoditi ini tidak meningkat,” jelas Rudy Brando Hutabarat.
