Massa dari Sumut Sudah Berangkat Ikut Aksi 22 Mei di Jakarta
IDN Times/Prayugo Utomo
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times – Unjuk rasa besar-besaran diprediksi akan terjadi saat rekapitulasi nasional Pemilu 2019 di Jakarta, Rabu (22/5). Aksi ini akan diikuti ribuan massa.
Unjuk rasa akan berkonsentrasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Massa dari berbagai daerah pun akan turun ke Jakarta. Termasuk dari Sumatera Utara.
1. GNPF MUI Sumut pastikan ada pergerakan massa ke Jakarta
IDN Times/Prayugo UtomoGerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Sumut sudah memastikan ada pergerakan massa dari sejumlah daerah di Sumut. Bahkan sudah ada yang berangkat lebih dulu ke Jakarta.
“Itu kan acara Nasional , bukan GNPF saja. Kita hanyalah salah satu elemen yang mendukung itu. Kita tidak mengkoordinir, tapi kita merespon seruan itu. Dan kita tahu banyak yang sudah berangkat dengan jalan masing-masing,” kata Ustaz Heriansyah, Ketua GNPF MUI Sumut, Senin (20/5).
Baca Juga: Geruduk Bawaslu Sumut, Massa GNPF Minta Jokowi Didiskualifikasi
2. Pergerakan massa ke Jakarta karena terpanggil protes kecurangan Pemilu 2019
IDN Times/Fadli SyahputraHeriansyah tidak mengetahui betul jumlah massa yang berangkat ke Jakarta. Namun dia memastikan jumlahnya banyak. Keberangkatan itu, kata Heriansyah, karena massa terpanggil untuk melancarkan protes dugaan kecurangan Pemilu 2019.
“Kadang-kadang ada yang berangkat tanpa atas nama elemen. Itu karena mereka terpanggil saaja,” tukasnya.
3. GNPF juga akan gelar unjuk rasa di KPU Sumut
IDN Times/Prayugo UtomoHeriansyah juga mengatakan, GNPF MUI Sumut akan menggelar unjuk rasa di KPU Sumut. Rencananya, unjuk rasa akan digelar mulai besok hingga Rabu (22/5).
4. Tuntutan unjuk rasa agar Jokowi-Ma’ruf didiskualifikasi
IDN Times/Prayugo UtomoTuntutan unjuk rasa GNPF MUI Sumut masih sama seperti pada sebelumnya. Mereka ingin Joko Widodo didiskualifikasi dari kepesertaan Pemilu 2019. Menyusul dugaan kecurangan yang dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM).
“Ini kan memungkinkan calon yang melakukan kecurangan di diskualifikasi. Itu tuntutan paling utama. Atau kalau enggak, ada cara lain, tapi sulit. Itu mundur ke belakang. Kalau misalnya (pemilihan) ulang, berapa dananya, apakah ada jaminan untuk tidak curang. Tuntutan yang paling rasional adalah diskualifikasi calon yang curang itu,” tukasnya.
5. Pemerintah tak perlu takut soal people power
IDN Times/Prayugo UtomoWacana people power yang mencuat belakangan menuai pro kontra. Baik di kalangan elit atau pun masyarakat.
Heriansyah mengatakan harusnya people power tidak dijadikan momok.Karena itu adalah hak masyarakat untuk menyuarakan pendapat.
“People power kalau diartikan kekuatan rakyat jadi apa masalahnya kalau rakyat menghimpun kekuatan untuk kemudian memrotes kecurangan dan ketidakadilan dan kecurangan itu. Cuma masalahnya, people power itu digambarkan dengan sesuatu yang sangat menakutkan,” terangnya.
“Masalahnya sederhana saja, kita diimbau untuk sejuk dan damai. Lantas bagaimana kalau kecurangan terus menerus terjadi. Bukan damainya dulu. Tapi jujurnya dulu. Kalau jujur pasti out put-nya damai,” pungkasnya.
Baca Juga: Jokowi-Ma’ruf Unggul 4,6 Persen dari Prabowo-Sandiaga di Sumut
