Buruh dan Petani Demo di DPRD Sumut, Minta PP Tapera Dibatalkan
Massa aksi buruh dan petani demo di DPRD SUMUT, bawa tuntutan batalkan Tapera, Selasa 11/06/2024 (IDN Times/Eko Agus Herianto)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times - Partai Buruh Sumatra Utara bersama dengan kelompok buruh hingga petani beramai-ramai menggeruduk kantor DPRD Sumatra Utara, Selasa (11/06/2024). Hal tersebut merupakan bentuk protes para buruh terkait diterbitkannya peraturan pemerintah tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan Tapera dinilai mereka dapat mencederai kelangsungan hidup buruh. Mereka sepenuhnya tidak terima gaji mereka nantinya dipotong 2.5 persen, apalagi program tersebut diwajibkan.
1. Potongan Tapera 2.5 persen dinilai tak bisa memastikan buruh memiliki rumah
Partai Buruh Sumut bawa massa aksi ke DPRD, menyuarakan penolakan PP Tapera (IDN Times/Eko Agus Herianto)Ketua Partai Buruh Sumatra Utara, Willy Agus Utomo, menyoroti kebijakan Tapera yang dinilai dapat membuat para buruh sengsara. Potongan sebesar 2.5 persen baginya juga belum bisa memastikan buruh memiliki rumah.
"Kami elemen partai buruh Sumut yang di dalamnya itu ada serikat buruh, petani, nelayan, hingga rakyat kecil di Sumut, menolak keras PP Tapera ini. Di mana PP tapera mengakibatkan ada pemotongan yang begitu besar kepada kaum buruh, menambah tergerusnya upah buruh sehingga buruh itu hari ini yang miskin tambah miskin lagi," kata Willy.
Dirinya menyangsikan program Tapera ini yang sewaktu-waktu bisa saja menjadi lahan korupsi para pejabat negara.
"PP Tapera ini mengundang lahan korupsi bagi pejabat. Di mana tidak ada uang pemerintah, yang ada hanya uang buruh yang begitu besar. 2,5 persen buruh dan 0.5 persen pengusaha, ini dikelola pemerintah dan itu juga belum memastikan kita punya rumah. Kalau kita hitung pun, itu masih kecil. Tak sanggup beli rumah sederhana versi pemerintah sendiri. Kami tolak tegas dan minta agar dibatalkan kebijakan Tapera tersebut," tambahnya.
2. Jika pemerintah ngotot menjalankan Tapera, buruh akan berencana melakukan boikot dan penolakan keras
Massa aksi didatangi wakil rakyat Sumut (IDN Times/Eko Agus Herianto)Willy mengatakan jika pemerintah akan ngotot menjalankan kebijakan Tapera, ia dan jajarannya tak sungkan untuk menolak tegas. Bahkan berencana melakukan boikot.
"Kami akan boikot dan kami akan menolak untuk dipotong (gaji buruh) dari pengusaha. Akan kami lakukan boikot kalau ada pemaksaan dari pemerintah," kecamnya.
Selain menyuarakan penolakan yang kencang terhadap Tapera, massa aksi juga menyoroti harga beras yang mahal. Mereka mendesak agar DPRD beserta Kepala Bulog agar bisa menurunkan harga jual beras.
"Kita juga punya tuntutan lokal. Di mana harga beras di Sumut naik secara signifikan selama setahun ini. Kita minta tegas kepada Kabulog Sumut untuk merivisi kenaikan harga beras. Yang katanya menguntungkan petani dengan kenaikan ini, namun nyatanya tidak seperti itu. Kami di petani menolak kenaikan harga beras karena harga gabah tak dibeli dengan harga yang mahal juga. Untul itu kami minta di DPRD sumut dilakukanlah RDP jumpa Kabulog agar bisa diturunkan harga beras di Sumut," pungkasnya.
3. Janji DPRD Sumut teruskan aspirasi massa aksi ke pemerintah pusat
Janji anggota DPRD teruskan aspirasi massa aksi ke pusat (IDN Times/Eko Agus Herianto)Sementara itu Sekretaris Komisi A DPRD Sumut dari partai PAN, Rudi Alfahri, berjanji akan meneruskan aspirasi buruh Sumut ke pemerintah pusat. Ia ingin pembahasan soal Tapera menjadi perhatian serius.
"Kita akan sampaikan kepada pemerintah pusat melalui dprd sumut, untuk hari ini juga mengirimkan surat tersebut agar menjadi perhatian oleh pemerintah pusat tentang apa yang disampaikan para buruh ini. Apalagi masalah Tapera tersebut sudah menjadi program pemerintah, apakah ini bisa ditinjau ulang atau direvisi dan lain sebagainya agar tak memberatkan para buruh di Sumut," katanya.
Rudi mengatakan jika pada awalnya pihaknya juga belum bisa menerima tentang kebijakan Tapera. Karena ia merasa betapa sulitnya masyarakat yang ada di Sumut, bahkan masyarakat di sekitar rumahnya juga memiliki keluhan yang sama.
"Jadi ini harus kita sampaikan lagi kepada pemerintah atau DPR RI khususnya untuk coba dilakukan tukar pendapat lagi kepada menteri terkait yang ada di sana," pungkasnya.
Baca Juga: Massa Petani Geruduk Pemprov Sumut, Tuntut Soal Tanah PTPN II
