2. 18 April: Prabowo deklarasi kemenangan lagi bersama Sandiaga Uno yang bermuka murung

tempo.co

Ketidakhadiran Cawapres 02 Sandiaga Uno pada deklarasi kemenangan 17 April mengundang pertanyaan berbagai pihak. Ada yang menyebut Sandiaga Uno cekcok dengan Prabowo, ada pula yang menyebut Sandiaga sakit pada 17 April usai pencoblosan.

Namun, sehari setelah pencoblosan Calon Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kemenangannya untuk yang ketiga kali. Kali ini dia ditemani Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno.

Berdasarkan pantauan IDN Times, Sandiaga terlihat murung saat Prabowo mulai membacakan deklarasi kemenangan. Sandi hanya fokus melihat isi tulisan pidato Prabowo tanpa ekspresi.

“Dengan ini saya Prabowo Subianto menyatakan bahwa saya dengan Sandiaga Salahuddin Uno mendeklarasikan sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia tahun 2019-2024,” kata Prabowo disambut riuh pendukungnya.

Meski ramai dan suara suka cita terdengar bersautan, Sandiaga tak sekalipun terlihat bahagia. Tak terlihat wajah ceria dan senyumnya. Tatapannya hanya lurus ke depan, tak bergeming.

Prabowo menjelaskan bahwa kemenangan ini diumumkan lebih cepat karena pihaknya punya bukti-bukti kuat. Dia mengklaim menang 62 persen berdasarkan hasil hitung sebenarnya dari rekapitulasi timnya.

3. 19 April: Giliran kubu Jokowi yang deklarasikan kemenangan

Fitang

Tim Kampanye Nasional (TKN) mendeklarasikan kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 pada 19 April 2019.

Deklarasi kemenangan ini didasari atas keunggulannya di sejumlah lembaga survei yang telah merilis hasil hitung cepat atau quick count.

Ketua Harian TKN Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko mengucapkan terima kasih atas proses pilpres dan hitung cepat sejumlah lembaga survei yang menunjukkan kemenangan Jokowi-Ma'ruf atas pesaingnya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Moeldoko menegaskan, hasil hitung cepat lembaga survei itu sangat kredibel. Dengan demikian, hasil Pilpres 2019 dapat diketahui lebih cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"TKN berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada pasangan calon 01 Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sehingga menjadi pemenang Pilpres 2019," kata Moeldoko, saat menggelar jumpa pers di Posko Cemara, Jakarta, Jumat (19/4) malam.

Kendati unggul di quick count, mantan Panglima TNI ini menegaskan kubu 01 tetap menghormati dan mengikuti proses penghitungan yang saat ini sedang berjalan di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"TKN mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama menunggi hasil resmi (yang dikeluarkan) KPU," ujar Kepala Staf Kepresidenan (KSP) ini.

Dengan deklarasi ini, warga Indonesia jadi makin bingung siapa sebenarnya yang memenangkan hasil Pilpres.

Mengacu pada hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, Paslon 01 unggul atas Paslon 02. Survei Voxpol Center, misalnya, data masuk 100 persen menunjukkan Jokowi-Ma’ruf memperoleh 54,55 persen dan Prabowo-Sandi 45,45 persen.

4. 20 April: BPN diminta buka data klaim kemenangan 62 persen

IDN Times/Abdurrahman

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menantang agar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membuka data ke publik.

Sebab, menurut dia, Prabowo dan BPN telah mengklaim memenangi Pilpres 2019 dengan raihan 62 persen suara dan menuduh lembaga survei melakukan kebohongan.
 
Menurut Yunarto, perlu ada transparansi dalam hasil survei masing-masing pihak. Dia meminta, agar pihak yang telah berani menyebut angka di publik untuk transparan.
 
“Semua pihak lain yang sudah berani sebutkan angka di publik, kita imbau juga buka informasi sehingga publik tidak dibingungkan. Ini hanya transparansi masing-masing pihak,” kata Yunarto.

Dia berharap, agar tuduhan terhadap lembaga survei yang melakukan hitung cepat bisa hilang. Pasalnya, kata dia, ada pihak yang menyimpulkan bahwa hitung cepat pasti salah, menggiring opini, dan KPU akan menyamakan dengan hitung cepat,” bebernya.
 
“Kita merasa perlu buka data seterang-terangnya proses real count KPU tidak bisa diintervensi dibentuk dan dikaitkan,” jelasnya.
 
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan juga turut menanggapi tuduhan hitung cepat bohong. Menurutnya, fungsi dari hitung cepat sebagai bagian partisipasi masyarakat dalam Pemilu.
 
“Ini bentuk partisipasi masyarakat ikut membantu Pemilu berjalan berkualitas dan demokratis,” ujarnya.

5. 25 April: BPN minta lembar C1 pada Bawaslu

IDN Times/Hendra Simanjuntak

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya mendapat informasi bahwa Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno sedang melobi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mendapatkan dokumen C1.

Padahal kubu 02 mengklaim kemenangan 62 persen berdasarkan data C1 atau real count yang masuk.

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria mengatakan, form C1 merupakan milik publik dan bukan rahasia. Oleh karena itu,semua pihak bisa mengaksesnya.

"Form C1 pertama milik publik, bukan rahasia. Jadi semua peserta Pemilu selain menyiapkan saksi, bisa mengambil C1 dari Situng sebagai perbandingan," kata Riza Patria di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Kamis (25/4) malam.

Riza membenarkan BPN Prabowo-Sandi menyampaikan surat kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar pihaknya diberikan kesempatan mengakses C1.

6. 6 Mei: Cuitan Andi Arief tentang setan gundul viral

Twitter/ @AndiArief_

Politisi Partai Demokrat Andi Arief mencuit soal 'setan gundul' yang muncul di Koalisi Adil Makmur. Kata Arief, elemen 'setan gundul' itu membisiki Prabowo Subianto soal angka kemenangan 62 persen.

"Dalam Koalisi Adil Makmur, ada Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, Berkarya, dan rakyat. Dalam perjalanannya, muncul elemen setan gundul yang tidak rasional, mendominasi, dan cilakanya Pak Prabowo mensubordinasikan dirinya. Setan gundul ini yang memasok kesesatan menang 62 persen," kata Andi Arief dalam Twitter resminya, Senin (6/5).

Cuitan Andi ini dibagikannya kepada sejumlah wartawan dan menjadi viral. Namun hingga kini tidak dijelaskan siapa setan gundul di kubu 02 seperti yang dimaksud Andi Arief

7. 7 Mei: Muncul dokter kubu 02 minta jasad KPPS diautopsi

ANTARA FOTO/Risky Andrianto

Dokter Ani Hasibuan merupakan salah satu orang yang vokal mendesak pengusutan misteri kematian ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Desakan tersebut disampaikan oleh Ani Hasibuan dalam acara Catatan Demokrasi Kita bertajuk 'Misteri Kematian Ratusan Petugas KPPS' di TV One, Selasa (7/5).

Kendati begitu, Ani Hasibuan dalam acara tersebut, berulang kali mengatakan dirinya tidak ikut-ikut dengan urusan kubu 01 (Jokowi-Maruf Amin) dan kubu 02 (Prabowo-Sandi).
 
"Saya nggak ikut-ikut dengan urusan (kubu) sebelah sini, (kubu) sebelah sana. Enggak. Saya murni nggak ada urusan dengan itu. Saya minta (kematian petugas KPPS) ini diteliti, kalau perlu diotopsi," ujar Ani Hasibuan di salah satu pernyataannya.

Benarkah Ani Hasibuan tidak 'ikut-ikutan' dengan salah satu kubu politik?

Berdasarkan penelusuran di akun jejaring sosial Instagram @anihasibuan1974 yang diduga milik Ani Hasibuan, Rabu (8/5/2019), ada beberapa foto dan video yang menampilkan sosok mirip Ani Hasibuan.

Foto terakhir yang diunggah pada Selasa malam, terlihat foto sosok mirip Ani Hasibuan berpose dengan dua orang, salah satunya adalah akademisi sekaligus simpatisan Prabowo - Sandi, Rocky Gerung.

Dilihat dari latar dan busana yang dikenakan, tampak sosok mirip Ani Hasibuan berfoto di studio tempat syuting acara Catatan Demokrasi Kita di TV One.

 "Trims bang @rockygerungofficial pembelaannya," tulis akun @anihasibuan1974.

Ada pula foto sosok mirip Ani Hasibuan yang memperlihatkan simbol jari kubu Prabowo - Sandi dengan menyisipkan tagar #emakemakmilitan di dalam foto.

"Sampai detik terakhir, mari kita menuju Indonesia Menang, besok ke TPS, #tusukprabowosandi, bismillaah," tulis akun @anihasibuan1974.

Pun ada foto sosok mirip Ani Hasibuan dengan seorang pria di dalam kabin mobil. Keduanya mengenakan seragam berwarna putih dengan logo garuda merah di sisi kanan dan tulisan 'Relawan PASTI' di sisi kirinya.

PASTI merupakan kelompok sayap relawan pendukung Prabowo - Sandi yang memiliki kepanjangan 'Prabowo - Sandi di Hati dan Selalu Dinanti.'

Dalam foto itu, sosok mirip Ani Hasibuan memperlihatkan simbol jari kubu Prabowo - Sandi. Di keterangan foto, disisipkan tagar #2019PrabowoPresiden.

"Kami ber2 adalah PADI, Pasangan Abadi semangat menuju #2019PrabowoPresiden," tulis akun @anihasibuan1974.

8. 9 Mei: Demonstrasi minta Jokowi didiskualifikasi dari Pilpres

IDN Times/ Mela Hapsari

Massa yang tergabung dalam Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (GERAK) akan melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Badan Pengawas Pemilu  (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Kamis (9/5) siang.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan terkait aksi tersebut. Pihaknya, kata Argo, menyiapkan 11 ribu personel gabungan TNI/Polri untuk mengamankan aksi itu.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Eggi Sudjana membenarkan bahwa pihaknya menggelar aksi tersebut. Ia juga mengaku telah memberikan surat pemberitahuan kepada polisi terkait aksi itu sejak dua hari yang lalu. Eggi mengatakan, aksi itu akan dilakukan secara bersamaan di depan Gedung KPU dan Bawaslu.

"Kita kumpul dulu di Lapangan Banteng jam 13.00. WIB. (Aksinya) berbarengan. Jadi ada yang ke KPU dan Bawaslu," ujar Eggi saat dikonfirmasi hari ini.

Eggi sendiri juga tidak mengetahui berapa jumlah massa yang akan hadir dalam aksi tersebut. Pihaknya kata Eggi memperbolehkan siapa pun untuk mengikuti aksi itu.

"Enggak tahu (estimasi jumlah massa). Kita hanya mengimbau aja, siapa yang mau ikut silakan. Gak ada target-target," jelasnya.

Eggi melanjutkan, dalam aksi itu, pihaknya menuntut dibongkarnya kecurangan terkait perhitungan suara pemilihan presiden (pilpres) 2019. Ia kemudian mengatakan, pihaknya selalu dipojokkan atau disebut gerakan makar yang bertujuan menggulirkan pemerintahan yang saat ini masih dipimpin oleh Presiden Joko 'Jokowi' Widodo.

Menurut Eggi, Jokowi yang juga menjadi salah satu kandidat calon presiden (capres) seharusnya tidak menggunakan hak-haknya layaknya seorang Presiden. Hal itu lah yang membuat pihaknya menduga adanya kecurangan dalam proses perhitungan suara Pilpres 2019.

"Kan (Jokowi) capres, masih sama hak-haknya dengan warga negara yang lain. Itu yang kita perjuangkan, kecurangannya itu sudah masif, terstruktur, dan sistematis. Sudah banyak data-datanya itu," ungkap Eggi.

"Misalnya nih pasal 463 itu mengharuskan KPU mendiskualifikasi kalau ada capres yang melakukan kecurangan. Sampai hari ini kan engga, dihitung terus. Kedua, pasal 532 UU No. 7 tahun 2017, itu dipidana setidaknya empat tahun bagi yang merubah atau mengganti angka-angka dalam komputer itu. Kan itu banyak terjadi, kok polisi gak proses, malah kita yang dipersoalin unjuk rasa itu," sambung Eggi.

Namun aksi ini urung terjadi karena belum mengantongi izin dari kepolisian. Kemungkinan aksi akan dilanjutkan lagi hari ini, Jumat (10/5).

9. Aksi serupa akan terjadi di Kota Medan, minta Situng KPU Disetop

IDN Times/KPU

Aksi demonstrasi pendukung Prabowo-Sandi juga bakal berlangsung di Medan. Dalam pesan yang beredar di grup whatsapp, demo akan digelar Jumat (10/5)
pukul 13.00 WIB selesai salat Jumat.

Sasaran aksi kantor Bawaslu Sumut di Jalan T Amir Hamzah Medan.

Titik kumpul di Masjid Al Jihad, Masjid Raudhatul Islam (glugur), Masjid Raya Al Mahsun, Masjid Nurul Hidayah (Jl Pancing), dan Masjid Amal Silaturahim (Asia Mega Mas).

Tuntutannya adalah memidanakan komisioner KPU yang melakukan kecurangan serta menghentikan Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU yang sudah mencapai 73 persen.

Situng, yang juga kerap disebut sebagai 'Real Count KPU', mencatat Jokowi-Ma'ruf Amin masih unggul atas Prabowo-Sandiaga Uno.

Dilihat dari situs pemilu2019.kpu.go.id, Kamis (9/5/2019), pukul 06.45 WIB, data yang sudah masuk berasal dari 594.988 TPS (73,15276%). Diketahui total ada 813.350 TPS pada Pemilu 2019.

Berikut ini real count KPU berdasarkan data yang telah masuk:
01. Jokowi-Ma'ruf 63.020.235 suara (56,23%)
02. Prabowo-Sandiaga 49.058.449 suara (43,77%)

10. TKN: Daripada demo lebih baik introspeksi diri

IDN Times/ Mela Hapsari

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) mengimbau seluruh elite politik dan para simpatisannya memanfaatkan bulan Ramadan untuk instrospeksi diri. TKN mempertanyakan sikap segelintir elite politik yang kerap mendeligitimasi Pemilu 2019.

Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir memastikan pasangan calon (paslon) nomor urut 01 tidak melakukan kecurangan pada Pemilu 2019 yang digelar bersamaan pemilu presiden dan legislatif itu,

"Setelah pemilu masuk Ramadan. Hari ini mari kita instrospeksi diri. DNA kami tidak mungkin memulai sesuatu yang besar dengan kecurangan. Sekarang Allah telah bukakan satu persatu soal siapa yang curang. Tapi kami memilih untuk tidak saling menyalahkan," tuturnya di War Room TKN, di Gedung HighEnd, Jakarta, Rabu (8/5).

TKN mempertanyakan segelintir elite politik kubu 02 yang terus menerus memperkeruh suasana dengan segala upaya sistematis untuk mendiskreditkan pelaksanaan pemilu, khususnya pilpres. Pola psywar yang digunakan berawal dari tudingan permasalahan form C1 sampai ke masalah penghitungan suara KPU.

Setelah terekspose ke publik bahwa mereka tidak punya C1 dan klaim kemenangan berdasarkan data yang sumir, mereka beralih ke masalah kecurangan pemilu. Tujuannya jelas untuk membangun ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu.

"Mereka setiap ditanya data bilangnya rahasia. Terbalik dengan TKN yang sangat transparan. Terus ada isu aksi lagi tanggal 9 Mei. Ini pola-pola yang tidak baik dan hanya bikin masyarakat cemas saja," ujar Jubir TKN Arya Sinulingga.

TKN berpandangan, upaya delegitimasi pemilu oleh pihak 02 telah berada di luar jalur demokrasi.

"Mereka mempolitisasi meninggalnya petugas KPPS. Dengan memunculkan sosok dokter yang katanya profesional tapi ternyata simpatisan 02. Kembalilah ke jalan demokrasi yang benar," ujar Arya Sinulingga.

Baca Juga: Belasan Kepsek Terjaring OTT Dugaan Korupsi Dana BOS di Langkat