Sidang Korupsi Proyek Waterfront, Enda akan Eksepsi Dakwaan Rp8,2 M

Tim penasihat hukum terdakwa dari Hotma Sitompoel Law Firm, Donny P. Manullang dan Mulyadi Sihombing, menyatakan akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Pernyataan itu disampaikan di Medan, Sabtu (4/7/2026) lalu.

"Dakwaan JPU akan kami lawan. Eksepsi akan kami ajukan pada sidang berikutnya untuk menguji formal dan materiil dakwaan," ujar Donny pada awak media.

Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan eksepsi dijadwalkan hari ini, Rabu 8 Juli 2026.

Dalam dakwaannya, JPU menyebut terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum sejak 19 September 2021 hingga 1 Juli 2025 di lokasi proyek KSPN Danau Toba.

Jaksa merinci sedikitnya 20 poin perbuatan. Di antaranya, terdakwa menandatangani kontrak pekerjaan konstruksi senilai Rp161.589.999.000 pada 12 September 2022 dengan masa pelaksanaan 360 hari kalender.

Terdakwa juga menyetujui pembayaran uang muka sebesar Rp24.238.499.850 dan 13 kali pembayaran Monthly Certificate kepada penyedia. Namun Jaksa menilai terdakwa tidak membuat justifikasi teknis terhadap pekerjaan yang tidak dilaksanakan, seperti Resto Dainang dan Kafe Topi Tao.

Selain itu, terdakwa dinilai tidak mempedomani Rapat Show Case Meeting terkait keterlambatan. Akibatnya jangka waktu pekerjaan molor menjadi 498 hari. Provisional Hand Over baru dilakukan pada 23 Januari 2024.

Jaksa juga mendakwa terdakwa menandatangani Berita Acara PHO padahal masih ada pekerjaan yang belum selesai. Salah satunya Pekerjaan Struktur Panel Solar Cell senilai Rp1.324.507.306.

Akibat perbuatan tersebut, negara diduga dirugikan sebesar Rp6.264.589.571. Nilai itu juga merupakan denda keterlambatan yang tidak dikenakan kepada penyedia sesuai Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Atas perbuatannya, Enda Simakasura Ketaren didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Publik menanti jalannya sidang pada 8 Juli 2026 nanti. Apakah eksepsi dari tim PH dapat diterima majelis hakim, atau persidangan akan masuk ke pokok perkara.