Mahasiswa USU Soroti Ketimpangan dan Penanganan Bencana di Sumatra
- Mahasiswa USU menggelar aksi di Lapangan Merdeka Medan untuk merefleksikan 81 tahun kemerdekaan, sekaligus mempertanyakan pemenuhan hak pendidikan dan pekerjaan bagi masyarakat.
- Aksi menyoroti penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang dinilai belum tuntas, termasuk akses sekolah berbahaya, banjir, serta warga yang masih tinggal di tenda.
- Mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan, termasuk isu bencana di Sumatra dan NTT, serta berkomitmen mengawal persoalan kerakyatan melalui media sosial maupun aksi jalanan.
Medan, IDN Times - Memperingati 81 tahun Indonesia merdeka, mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar aksi di Lapangan Merdeka, Kota Medan, Rabu (20/8/2026). Aksi ini menjadi momentum refleksi terhadap capaian kemerdekaan dan persoalan mendasar yang masih dialami masyarakat.
Presiden Mahasiswa USU, Angga Alma Aris Harahan, mengatakan kemerdekaan yang telah berusia 81 tahun harus dipertanyakan relevansinya bagi rakyat.
"Kami mengajak seluruh masyarakat merefleksikan apakah memang semua hak-hak masyarakat sudah didapatkan. Apakah anak-anak muda sudah bisa mendapatkan akses pendidikan? Apakah mereka sudah mendapatkan akses pekerjaan? Hal-hal itu yang perlu kita renungkan," ujar Angga usai aksi, pada IDN Times, Kamis (20/8/2026).
Dia menegaskan, ketika sebagian masyarakat merayakan hari kemerdekaan, ada bagian lain yang perlu mengingatkan pemerintah.
"Kalau tidak kita rasakan, mari kita sampaikan kepada pemerintah," katanya.
1. Soroti penanganan bencana di Sumatra
BEM USU menggelar aksi demo di depan Lapangan Merdeka Medan (IDN Times/Indah Permata Sari) Dalam orasinya, Angga menyebut isu paling mendesak saat ini adalah penanganan bencana. Ia menyoroti kondisi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang menurutnya belum sepenuhnya pulih.
"Isu yang paling urgent lagi dan lagi adalah isu bencana yang dialami oleh kawan-kawan kita yang ada di Aceh, di Sumatra Utara, di Sumatra Barat, dan juga di kawan-kawan kita yang ada di Indonesia," jelasnya.
Ia mencontohkan masih ada anak sekolah dasar yang harus menyeberang melalui satu tali jembatan, serta masyarakat yang setiap hujan masih dilanda banjir.
"Hal-hal itu yang belum tuntas kami melihatnya dan sangat-sangat merugikan masyarakat. Sehingga ini menjadi poin paling penting untuk kami dalam menyuarakan aksi," tegasnya.
Angga juga menyinggung adanya perbedaan data antara fakta di lapangan dengan pernyataan pemerintah.
"Masih banyak anak-anak yang mungkin tinggal di tenda, rumahnya belum terselesaikan, masih rusak dan lain-lain. Tapi kata pemerintah sudah terselesaikan. Padahal nyatanya di depan mata kita itu belum terselesaikan," ucapnya.
2. Aksi di pusat kota agar didengar
BEM USU menggelar aksi demo di depan Lapangan Merdeka Medan (IDN Times/Indah Permata Sari) Pemilihan Lapangan Merdeka sebagai lokasi aksi sengaja dilakukan agar aspirasi mendapat perhatian publik.
"Karena ini adalah pusatnya Kota Medan. Di sini kita melihat atensi seluruh masyarakat itu mendapatkan atensi," kata Angga.
Ia mengaku kecewa dengan aksi-aksi sebelumnya yang dinilai hanya bersifat seremonial.
"Terasa mereka hanya menerima, mendengarkan, selesai. Tidak ada betul-betul menyuarakan apa yang telah kami aspirasikan kepada mereka," ujarnya.
3. Delapan tuntutan dan komitmen pengawalan
BEM USU menggelar aksi demo di depan Lapangan Merdeka Medan (IDN Times/Indah Permata Sari) Angga menyebutkan ada 8 tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut. Salah satunya adalah keprihatinan terhadap bencana di Sumatra dan Nusa Tenggara Timur NTT.
Ia memastikan mahasiswa USU akan terus mengawal isu-isu kerakyatan, baik melalui media sosial maupun turun ke jalan.
"Kami dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara akan selalu mengawal. Baik mengawal dari media sosial maupun mengawal dari turun ke jalan. Karena selagi masyarakat masih mendapatkan masalah-masalah, yaitu tentang bencana atau masalah-masalah yang lain, maka mahasiswa tidak boleh diam. Mahasiswa harus selalu bergerak," tegas Angga.
"Apabila masyarakat mengalami lagi dan lagi, tidak terselesaikan masalah-masalah yang dihadapi, maka kami akan pasti menyuarakan apapun tentang keberpihakan kami kepada masyarakat," tutupnya.
Adapun, 8 tuntutan tersebut sebagai berikut:
1. Mendesak pemulihan penuh pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan NTT
2. Menuntut dan mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengembalikan pendidikan sebagai program prioritas utama nasional demi masa depan bangsa.
3. Menuntut pemerintah menurunkan dan menjaga stabilitas harga BBM serta bahan pokok
4. Mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan nasional yang non-Jawasentris sesuai Sila ke-5 Pancasila dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, serta mewujudkan transparansi alokasi APBN/APBD berbasis program prioritas
5. Memberhentikan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan menciptakan program pemenuhan gizi masyarakat yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
6. Menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat demi kepastian hukum dan keadilan sosial.
7. Menuntut penghentian represifitas dan intervensi TNI-POLRI dalam ruang sipil, serta menuntut jaminan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berekspresi
8. Menuntut pemerintahan Prabowo-Gibran menepati janji politik untuk membuka 19 juta lapangan kerja melalui kebijakan yang terukur dan berkelanjutan.
Aksi ini merupakan bentuk refleksi dan kepedulian mahasiswa terhadap kondisi bangsa, sekaligus upaya untuk terus mengawal cita-cita kemerdekaan agar keadilan, kesejahteraan, dan hak-hak rakyat benar-benar dapat diwujudkan.
