Aksi di Hari Orangutan, Spanduk Raksasa Dibentang Dekat Tambang Emas

Selain isu orangutan, ekspedisi ini membawa pesan pemulihan lingkungan, pasca bencana yang menerjang tiga provinsi di Sumatra; Sumut, Sumbar dan Aceh. Titik akhir perjalanan di Batangtoru dipilih bertepatan dengan peringatan Hari Orangutan Internasional pada 19 Agustus.

Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien, mengatakan perlindungan orangutan tidak dapat dipisahkan dari kondisi hutan tempat satwa tersebut hidup.

“Hari ini kita memperingati Hari Orangutan Internasional, kenapa ini penting bagi kita orang Indonesia, karena orangutan hanya ada di Indonesia. Ia merupakan spesies yang sangat mirip dengan manusia. Keberadaan orangutan adalah indikator apakah hutan tempat dia tinggal masih baik atau tidak. Ketika orangutan punah, maka hutan juga terancam. Apa yang kita suarakan di sini bukan hanya perlindungan orangutan, tapi juga perlindungan terhadap hutan dan seluruh masyarakat di sekitarnya,” ujar Andi.

Unjuk rasa damai diikuti sekitar 50-an peserta lintas lembaga pegiat lingkungan. Termasuk di antaranya para pesepeda muda dari Kota Padangsidimpuan. Menariknya, dalam unjuk rasa damai itu, juga diikuti anggota kepolisian. Beberapa polisi wanita (Polwan) ikut memegang poster tentang perlindungan orangutan tapanuli.

Ekosistem Batangtoru merupakan habitat Orangutan Tapanuli. Namun, kawasan tersebut terus menghadapi tekanan pembangunan dan aktivitas industri, di antaranya Tambang Emas Martabe dan PLTA Batangtoru. Termsuk perkebunan kelapa sawit yang terus mendesak habitat.

Satya Bumi mencatat hingga 2024 ekspansi lahan yang dilakukan PLTA mencapai 535,25 hektare. Sementara pada 2025, total ekspansi akibat pertambangan emas disebut mencapai 603,21 hektare. Area tersebut berada di Blok Barat Ekosistem Batangtoru yang merupakan habitat Orangutan Tapanuli.

Tekanan terhadap habitat membuat wilayah jelajah orangutan semakin terfragmentasi. Kondisi tersebut disebut dapat meningkatkan risiko perkawinan antarindividu yang masih memiliki hubungan kekerabatan dan pada akhirnya berpengaruh terhadap keberlangsungan populasi.

“Orangutan Tapanuli rentan atas kepunahan, mungkin 10 - 15 tahun lagi mereka akan punah, untuk itu keanekaragaman hayati harus dilindungi. Hari Orangutan Internasional adalah momentum besar bagi kita dan pemangku kebijakan, khususnya Kementerian Kehutanan untuk menaruh kepedulian lebih terhadap perlindungan Orangutan Tapanuli,” ujar Juru Kampanye Walhi Sumatera Utara, Maulana Shiddiq.

Ancaman terhadap ekosistem tersebut juga dikaitkan dengan bencana yang terjadi di Batangtoru pada November 2025. Berdasarkan data BPBD yang dicantumkan Satya Bumi, bencana banjir bandang saat itu menyebabkan 34 orang meninggal dunia dan berdampak terhadap ribuan warga.

Satya Bumi juga menyebut laporan terbaru memperkirakan 58 individu Orangutan Tapanuli mati akibat bencana tersebut. Angka itu disebut setara dengan penurunan 7 persen populasi satwa tersebut.

Pasca-bencana 2025, Satya Bumi menyebut pemantauan satelit menemukan sejumlah titik longsor baru yang berada di sekitar wilayah konsesi industri di Ekosistem Batangtoru.

Kondisi tersebut dinilai menjadi pengingat mengenai risiko bencana ekologis ketika kerusakan hutan dan aktivitas industri terus berlangsung. Di sisi lain, masih ada warga yang disebut tinggal di hunian sementara dan menghadapi kekhawatiran ketika hujan turun.

Dalam aksi di Jembatan Trikora, Direktur Green Justice Indonesia (GJI) Panut Hadisiswoyo, menyerukan agar perlindungan hutan dan orangutan berjalan bersamaan dengan pemulihan wilayah terdampak bencana.

“Jaga Hutan, Jaga Orangutan! Lindungi hutan di Tapanuli, lindungi orangutan Tapanuli , lindungi masa depan Indonesia, pulihkan hutan Tapanuli,” ujar Panut yang juga pendiri YOSL – OIC.

Satya Bumi bersama koalisi masyarakat sipil dan Tim Ekspedisi Hutan Merdeka kemudian menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Mereka meminta pemerintah menghentikan pemberian izin lingkungan baru yang berpotensi memperparah deforestasi dan kerusakan Ekosistem Batangtoru. Mereka juga meminta perlindungan terhadap sumber daya alam yang tersisa, termasuk Orangutan Tapanuli yang disebut berjumlah kurang dari 800 individu.

Selain itu, pemerintah didesak memulihkan Batangtoru serta wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, sekaligus lebih serius menangani potensi bencana ekologis.