KontraS Aceh Desak Investigasi Independen Penembakan di Pidie

05 Nov 2026, 10:52 WIBKota Medan3 min read

Muhammad Saifullah

News

Channel

Add Us on Google

Logo KontraS

Intinya Sih

KontraS Aceh mendesak investigasi independen atas penembakan saat peringatan Maulid di Gampong Pulo Keunari, Pidie, yang menewaskan seorang warga dan melukai belasan lainnya.
Desakan muncul di tengah dugaan keterlibatan personel TNI, dengan insiden dilaporkan bermula dari penertiban bendera Bulan Bintang di lokasi kegiatan keagamaan.
KontraS meminta pengusutan transparan, penghentian tindakan represif, pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan wewenang, serta jaminan perawatan medis dan pemulihan bagi para korban.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pidie, IDN Times- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh mendesak pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut insiden kekerasan bersenjata yang terjadi saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, Rabu (4/11/2026). Peristiwa tersebut dilaporkan menyebabkan seorang warga meninggal dunia dan belasan lainnya mengalami luka-luka.

Desakan itu disampaikan menyusul dugaan keterlibatan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam insiden yang disebut bermula dari penertiban bendera Bulan Bintang di lokasi perayaan Maulid. KontraS Aceh menilai peristiwa tersebut mencederai rasa keadilan, mengancam rasa aman masyarakat, serta bertentangan dengan semangat perdamaian yang telah dibangun di Aceh.

Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna, menegaskan bahwa kekerasan bersenjata terhadap warga sipil, terlebih ketika masyarakat sedang menjalankan kegiatan keagamaan dan tradisi, merupakan persoalan serius yang harus diusut secara menyeluruh.

“Alerta! Peristiwa penembakan di Desa Pulo Keunari mencederai rasa keadilan, keamanan, dan perdamaian di Aceh,” kata Azharul dalam pernyataan resmi KontraS Aceh .

1. KontraS: Persoalan Bendera Tidak Boleh Berujung Kekerasan

ilustrasi pistol (IDN Times/Mardya Shakti)

KontraS Aceh menegaskan bahwa apabila benar ketegangan tersebut dipicu persoalan pengibaran bendera Bulan Bintang, penyelesaiannya harus ditempuh melalui dialog, mekanisme hukum, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Kekerasan bersenjata terhadap warga sipil, terlebih dalam momen keagamaan dan tradisi masyarakat, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun Jika benar peristiwa ini dipicu oleh pengibaran bendera Bulan Bintang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh secara tegas mengamanatkan perlindungan hak asasi manusia serta pemenuhan rasa aman bagi seluruh masyarakat Aceh pascaperdamaian," tambahnya.

2. Tindakan represif atau kekerasan bersenjata oleh aparat keamanan bertentangan dengan penegakan hukum

Ilustrasi jenazah. (IDN Times/Mia Amalia)

Menurunya tindakan represif atau kekerasan bersenjata oleh aparat keamanan terhadap warga sipil bertentangan dengan semangat penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat di bumi Aceh.

"Persoalan simbol daerah, termasuk pengibaran bendera Bulan Bintang, harus diselesaikan melalui dialog dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara nasional maupun dalam kekhususan Aceh. Persoalan tersebut tidak boleh diselesaikan melalui pendekatan keamanan (security approach) yang berujung pada kekerasan fisik serta jatuhnya korban jiwa dan korban luka," katanya.

3. Empat tuntutan KontraS Aceh

ilustrasi Penembakan (IDN Times/Aditya Pratama)

Atas peristiwa ini, KontraS Aceh mendesak investigasi yang independen dan transparan dengan tuntutan sebagai berikut:
- Meminta Komnas HAM, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta lembaga berwenang lainnya segera membentuk tim investigasi independen untuk mengusut tuntas kronologi, motif, dan pihak yang bertanggung jawab atas penembakan di Tiro secara transparan dan akuntabel

- Mendesak aparat keamanan menghentikan segala bentuk tindakan represif dan kekerasan dalam menyikapi persoalan sosial maupun simbolik di tengah masyarakat Aceh

-Menuntut pertanggung jawaban hukum yang adil atas penyalahgunaan wewenang oleh apparat

-Mendesak adanya jaminan perawatan medis dan pemulihan bagi warga korban penembakan