Aksi Kamisan Medan ke-121: Karhutla, MBG Hingga Tuntutan 17+8 Disuarakan

Satu pernyataan utama yang menjadi sorotan dalam aksi ini, Setiap kali Karhutla, kasusnya seperti asap. Menghilang tanpa jejak. Mereka menduga, lahan – lahan yang terdampak Karhutla justru akan dikuasai oleh segelintir pihak.

“Jadi maksudnya adalah kami mau menyuarakan, mengkritisi bahwa Karhutla yang terjadi itu sebenarnya bukan apa yang mungkin banyak orang pikirkan karena bencana alam, tetapi memang ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan hutan-hutan tersebut untuk nantinya dijadikan sebuah hal yang menguntungkan beberapa orang saja,” ujar Hagana.

Aksi Kamisan Medan menuntut pemerintah bertanggung jawab atas peristiwa Karhutla itu. Mendesak penanganan yang cepat, sehingga masyarakat tidak lagi menjadi korban.

Namun mereka melihat, penanganan pemerintah justru diwarnai dengan gimik. Mereka menyorot misalnya, Kepolisian yang mengajukan upaya penanganan menggunakan tepung untuk pemadaman api.

“Alih-alih Prabowo meminta maaf atas apa yang terjadi. Pemerintah justru hanya melakukan klaim sepihak bahwa semua sudah ditangani dengan baik yang justru kondisinya berbeda di lapangan.

Berkaca pada bencana Sumatra November 2025 lalu. Sampai saat ini, masyarakat belum juga pulih dari bencana. Namun pemerintah mengklaim sudah melakukan penanganan yang baik.

“Sudahi semua intrik seperti ini. Masyarakat hanya butuh kepastian. Bukan janji dan beribu klaim,” kata Hagana.

Selain karhutla, Aksi Kamisan Medan ke-121 juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hagana mempertanyakan keberlanjutan program tersebut karena menurutnya masih banyak masyarakat yang mengalami keracunan.

Sejak dimulai, Aksi Kamisan Medan memang menolak program yang menjadi kebanggan Presiden Prabowo Subianto itu. Terlebih program itu menjadi penyebab begitu banyak pelajar yang keracunan.

“Kami merasa tidak ada lagi alasan untuk melanjutkan program yang terus memakan korban, program yang sebenarnya tidak benar-benar diperlukan oleh masyarakat kita pada saat ini. Kebutuhan yang lebih mendesak itu adalah Pendidikan gratis,” tukasnya.

Dalam aksi yang berlangsung, massa juga kembali menyinggung tuntutan 17+8 yang muncul dalam rangkaian aksi besar pada Agustus 2025 lalu. Menurut Aksi Kamisan Medan, momentum Agustus menjadi pengingat bahwa sejumlah tuntutan tersebut belum benar-benar direalisasikan oleh para pemangku kebijakan.

“Ya, ini juga menjadi salah satu sorotan kami karena kan di Agustus, momen Agustus ini merupakan pengingat juga bagi teman-teman, bagi masyarakat bahwa di beberapa waktu yang lalu juga telah dilaksanakan Aksi Agustus yang cukup besar di beberapa daerah di Indonesia.”

Ia menilai Aksi Agustus menjadi salah satu bentuk protes masyarakat yang berlangsung secara masif. Karena itu, Aksi Kamisan Medan ke-121 dianggap sebagai kesempatan untuk kembali mengingatkan publik mengenai tuntutan yang masih belum dipenuhi.

“Sampai saat ini juga belum pernah sama sekali benar-benar direalisasikan oleh para pemangku kebijakan kita. Padahal 17+8 itu merupakan agenda ataupun tuntutan yang berasal dari kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.