Warga Berobat Pakai KTP dari Puskesmas Dulu, Kecuali Gawat Darurat
Medan, IDN Times - Pemko Medan telah mencapai cakupan Universal Health Coverage. Hanya dengan menggunakan KTP, semua warga Medan, termasuk yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis di fasilitas kesehatan secara rujukan berjenjang.
Tapi bagaimana penerapannya? Sempat ada keluhan masyarakat di media sosial karena beberapa rumah sakit melakukan penolakan. Kadis Kesehatan Medan, Taufik Ririansyah pun memberikan penjelasan.
1. Warga harus terlebih dahulu berobat ke puskesmas
Riri menerangkan, pelayanan kesehatan secara rujukan berjenjang ini artinya, kecuali dalam keadaan gawat darurat atau emergency, warga harus terlebih dahulu berobat ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau puskesmas.
Selanjutnya, dokter di puskesmas yang menentukan apakah warga tersebut perlu atau tidak perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) atau rumah sakit.
"Kalau pun dirujuk ke rumah sakit atau FKTL, tentu rumah sakit yang sesuai dengan rayon puskesmas tersebut. Kalau rumah sakit itu tidak mampu, bisa dirujuk lagi ke rumah sakit yang tipenya lebih tinggi lagi. Inilah alurnya," terang Taufik.
Ia menambahkan, jika warga dalam kondisi gawat darurat bisa langsung ke rumah sakit yang mempunyai kerja sama dengan BPJS.
2. Warga yang menunggak iuran tetap bisa berobat dengan menggunakan KTP Medan juga secara rujukan berjenjang dan mendapat fasilitas Kelas III
Lantas, bagaimana dengan warga yang menunggak iuran BPJS Kesehatan? Taufik mengatakan bahwa warga yang menunggak tersebut tetap bisa berobat dengan menggunakan KTP Medan juga secara rujukan berjenjang dan mendapat fasilitas Kelas III, walaupun sebelumnya pernah terdaftar sebagai di Kelas I atau Kelas II.
Lanjutnya, program ini tidak menghilangkan mekanisme, tanggung jawab, dan pelayanan bagai warga yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, baik sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN, PBI APBD, Pekerja Penerima Upah, maupun Mandiri.
"Yang PBI APBN tetap dibayar iurannya oleh APBN, yang PBI APBD dibayar APBD, yang PPU dibayar pemberi upahnya, begitu juga terdaftar secara mandiri dibayar secara mandiri," terangnya.
3. Hakikatnya UHC ditujukan kepada warga yang kurang mampu
Hal yang sama juga dikatakan Kabid Perluasan, Pengawasan, Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Kantor Cabang Medan, Faisal Bukit bahwa, sejak Medan mencapai UHC, setiap warga memiliki KTP Medan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara rujukan berjenjang, kecuali dalam kondisi gawat darurat bisa langsung ke rumah sakit.
Faisal menerangkan, warga yang menunggak iuran BPJS Kesehatan juga bisa berobat gratis dengan menggunakan KTP dengan fasilitas Kelas III.
"Bila warga yang bersangkutan punya rezeki dan dia mau masuk kembali secara mandiri karena berharap mendapat pelayanan di Kelas II atau Kelas I, tunggakannya akan muncul lagi," terangnya.
Dirinya juga menekankan, hakikatnya UHC ini ditujukan kepada warga yang kurang mampu. Jika memang mampu, lanjutnya, warga diminta tetap membayar iuran BPJS Kesehatan.
