Medan, IDN Times - Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Medan, Moch Hatta angkat bicara terkait kasus jenazah suspek COVID-19 yang berdaster di RS Sembiring Delitua, Sumatera Utara. Saat dikonfirmasi mengatakan bahwa, tim Gugus Tugas lemah dalam penanganan pasien ataupun jenazah COVID-19, pada Senin (27/7).
“Saya melihat kelemahan pada pemerintah dalam hal ini Gugus Tugas. Saya lihat lemah sekali dalam sosialisasi, sehingga dipersoalkan dan bisa pula menjadi pidana,” ungkapnya.
Dirinya juga mengatakan bahwa, kasus jenazah COVID-19 juga pernah menjadi perebutan antara pihak Rumah Sakit dan keluarga. Sehingga ia pernah mengingatkan kepada Dinas Kesehatan untuk dapat melakukan sosialisasi bersama MUI.
“Contohnya perebutan jenazah itu, saya sudah mengingatkan kepala dinas kesehatan di depan Plt Wali Kota Medan supaya sosialisasi, dan yang kedua psikologis,” ungkapnya.
“Waktu sakit gak bisa dilihat, waktu meninggal pun gak bisa dilihat. Yang penting itu ikuti protokol kesehatan,” tambahnya.
Menurutnya, jenazah yang saat ini sedang viral mengenakan pakaian daster tersebut salah satu contoh dalam fatwa MUI untuk melakukan pemulasaran dengan pakaian.
“Jadi contohnya yang pakai daster itu, fatwa MUI udah jelas sesuai artinya dalam hal tertentu jenazah bisa dimandikan dengan memakai pakaian, tapi kita berharap yang melakukan harus ada Islam,” jelasnya.
Lanjutnya, ia juga berharap bahwa Dinas Kesehataan melakukan pelatihan khusus terhadap petugas yang melakukan pemulasaran COVID-19 bersama MUI atau pihak yang berorientasi.
“Di sinilah kadang-kadang jadi pertanyaan, mereka seyogyanya lakukan pelatihan yang melibatkan MUI, agar dapat diyakini. Ini tidak pernah terjadi, dan kemudian orang berpikir ini dilaksanakan secara Islam atau tidak,” tutur Ketua MUI kota Medan.
Selain itu, ia juga mengatakan terlepas dari jenazah berdaster tersebut. Ada beberapa kasus lain, seperti di luar kota Medan yang sedang viral bahwa jenazah disalatkan dengan adanya gerakan rukuk.
“Jadi itu juga banyak pertanyaan ke saya, sah atau tidak. Saya bilang kalau tidak sesuai dengan rukun, itu tidak sah. Cuma saya lihat di belakang imamnya itu tidak mengikuti imamnya, imamnya aja yang salah, kalau di dalam kitab suci fiqih kalau imam salah kita ingatkan dan tetap salah maka bisa berpisah (mufaraqoh) jadi terbantu oleh orang di belakang itu,” ujarnya
“Di sini lah perlunya yang paham dengan itu, dengan itu perlu kerjasama dengan MUI atau yang mana saja yang memiliki otoritas tersebut,” tutupnya.