Medan, IDN Times – Dua pekan setelah pemungutan suara pada 14 Februari 2024, pemilu mash meninggalkan duka mendalam. Kasus penyelenggara yang meninggal dunia dan sakit mengalami peningkatan.
Di Sumatra Utara, Dinas Kesehatan mencatat, kasus penyelenggara pemilu yang meninggal dunia bertambah. Hingga data 27 Februari 2024, ada tujuh orang yang meninggal dunia.
Sementara itu, penyelenggara pemilu yang mengalami sakit sebanyak 370 orang. Bertambah dari sebelumnya sebanyak 368 orang.
Dari data yang ada, sebanyak 80 orang harus dilarikan ke rumah sakit dengan rincian 47 orang dirawat, 32 orang sembuh dan satu orang meninggal.
Sementara, 290 orang lainnya dibawa ke Puskesmas dengan rincian 155 orang dirawat, 130 orang sembuh dan enam orang meninggal.
Nelly menyampaikan, kelompok yang terkena dampak tersebut terdiri dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu. Di antaranya 23 orang dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), 146 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), 12 orang Linmas, 25 pemilih, 79 petugas, 13 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Kemudian, 43 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan 29 saksi.
Dari sisi persebaran geografis, kabupaten dengan jumlah kasus tertinggi adalah Toba dengan jumlah 155 orang. Di peringkat kedua disusul Kota Medan 44 orang. Kemudian ada Tanjungbalai 41 orang, Deliserdang 24 orang, Simalungun 20 orang, Asahan 17 orang.
“Sementara, tujuh orang yang meninggal berasal dari Medan, Langkat, Pakpakbharat, Dairi, Sergai, Tapanuli Utara dan Binjai," kata Nelly, Rabu (28/2/2024).
Beberapa penyakit yang diderita petugas itu dipaparkannya yakni kebanyakan kelelahan, hipertensi, sakit perut.
"Itu akibat kelelahan yang bekerja sampai tengah malam melakukan penghitungan suara. Hal ini juga disebabkan makan tidak teratur sehingga lemah dan dilarikan ke rumah sakit, yang paling banyak hipertensi," sebutnya.
Nelly menjelaskan bahwa para petugas yang mengalami sakit tersebut akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sudah dijamin oleh pemerintah sesuai surat edaran yang sebelumnya dari staf kepresidenan.
"Memang ada surat edaran dari staf kepresidenan jika petugas pelaksana Pemilu mengalami sakit namun tidak memiliki jaminan kesehatan mereka akan dicover oleh Dinkes provinsi maupun kabupaten kota. Ada juga kita temukan dari petugas ini tidak aktif kartu BPJS-nya namun tetap bisa berobat karena telah dijamin akan kesehatannya," pungkasnya.