Mochammad Hasan Tinggalkan Banyak PR untuk Pangdam I/BB Baru
Medan, IDN Times – Kebijakan Panglima TNI mengganti Panglima Kodam I/Bukit Barisan Letnan Jenderal Mochammad Hasan menjadi Mayor Jenderal Rio Firdianto menuai kritik dari kelompok masyarakat sipil. Bagi kelompok masyarakat sipil, Hasan justru meninggalkan banyak pekerjaan rumah untuk Rio.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai, selama Hasan memimpin, begitu banyak kasus kekerasan dan penyiksaan yang diduga dilakukan anak buah di satuan.
“Kami menilai, penyerahan jabatan kepada Pangdam yang baru adalah bukti para petinggi TNI tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang masih berjalan. Adanya komando baru menjadi kekhawatiran tidak terjaminnya kepastian hukum untuk para korban,” ujar Staf Advokasi KontraS Sumut Ady Yoga Kemit.
1. Sejumlah kasus yang belum mendapat titik terang versi KontraS
KontraS mencatat, ada sejumlah kasus yang menjadi PR Pangdam Rio. Sebut saja kasus dugaan penganiayaan prajurit TNI terhadap pelajar di Kota Medan pada Juli 2024 lalu. Kemudian dugaan keterlibatan prajurit TNI dalam kasus penembakan terhadap remaja 13 tahun di Kabupaten Serdangbedagai awal September 2024.
Satu kasus yang paling diingat adalah dugaan keterlibatan prajurit TNI dalam kasus pembakaran rumah yang menewaskan wartawan Rico Sempurna Pasaribu di Kabupaten Karo, Juli 2024.
Tepat sebelum Hasan dimutasi, nama baik TNI kembali tercoreng dengan kasus dugaan penyerangan prajurit terhadap warga kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deliserdang pada awal November 2024. Satu orang meninggal dunia dan lainnya luka-luka dalam peristiwa mencekam itu. Ada 25 prajurit yang kini menjadi tersangka.
2. KontraS desak Pangdam baru untuk menuntaskan PR Hasan
Bertumpuknya kasus, menurut KontraS menjadi PR bagi Rio. KontraS mendesak, Rio sebagai Pangdam yang baru bisa menuntaskan kasus-kasus yang terjadi di Sumatra Utara.
“Kami mendesak panglima I BB yang baru untuk segera mempercepat proses penegakan hukum terhadap kasus kasus yang melibatkan benturan prajurit TNI dan masyarakat sipil,” katanya.
3. Pangdam baru ditantang untuk transparan proses hukum prajurit yang bersalah
Ady menegaskan, Pangdam I/BB yang baru harus bisa bekerja secara profesional. Khususnya mendorong penegakan hukum atas kesewenang-wenangan prajuritnya.
“Pangdam I/BB Mayjen Rio Firdianto harus memiliki keberanian untuk mengungkap kasus secara terang benderang dan mengadili setiap prajurit yang melakukan pelanggaran terhadap kemanusiaan,” pungkas Ady.
