Hari Tani 2025, Menantang Pemerintah Tuntaskan Konflik Agraria
- APARA menagih komitmen Gubernur Bobby tuntaskan konflik agrariaDalam aksi itu, APARA juga menagih komitmen Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution untuk menuntaskan konflik agraria. Massa menilai, sudah 10 bulan Bobby menjabat sebagai gubernur, justru tidak menunjukkan pengurangan angka konflik agraria.
- BPRA jadi salah satu solusi konflik agrariaAPARA juga menyoroti cara pemerintahan dalam upaya penyelesaian konflik. Sebut saja selama Presiden Jokowi menjabat. APARA mengkritik, Jokowi sama sekali tidak menuntaskan konflik agraria. Jokowi disebut hanya melakukan bagi-bagi sertifikat tanah.
- DPRD Sumut s
Medan, IDN Times – Nasib petani di Sumatra Utara masih jauh dari kata sejahtera. Digembar-gemborkan sebagai penyokong ketahanan pangan, namun masih masih mendapatkan berbagai ancaman. Konflik agraria masif terjadi. Jamak petani kehilangan lahannya. Baik atas nama pembangunan, hingga mafia tanah.
Sumatera Utara menjadi salah satu penyumbang kasus konflik agraria terbesar di Indonesia. Aliansi Pejuang Reforma Agraria (APARA) mencatat, konflik agraria terjadi di 41 desa pada delapan kabupaten/kota di Sumut. Luas lahan yang berkonflik sekitar 60.771 Ha dan berdampak pada 9.937 kepala keluarga.
Pernyataan ini mengemuka pada unjuk rasa APARA untuk merayakan Hari Tani Nasional, Rabu (24/9/2025). Unjuk rasa ini diikuti oleh petani korban konflik dari berbagai daerah. Mereka menggeruduk kantor Gubernur dan DPRD Sumatera Utara. Mereka menantang pemerintah dan DPRD untuk menuntaskan konflik agraria yang terjadi.
Dalam aksi ini, berbagai kelompok menyampaikan konflik agraria yang terjadi di daerahnya masing-masing. Sempat terjadi ketegangan dalam unjuk rasa. Massa sempat terlibat aksi saling dorong dengan kepolisian, karena kecewa Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution dan Wagub Surya tidak mau menemui mereka.
1. APARA menagih komitmen Gubernur Bobby tuntaskan konflik agraria
Dalam aksi itu, APARA juga menagih komitmen Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution untuk menuntaskan konflik agraria. Massa menilai, sudah 10 bulan Bobby menjabat sebagai gubernur, justru tidak menunjukkan pengurangan angka konflik agraria. Bahkan korban konflik terus bertambah.
APARA menyebut salah satu konflik teranyar yang terjadi di kawasan Kabupaten Simalungun. Masyarakat adat Sihaporas menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan PT Toba Pulp Lestari. Setidaknya, ada 33 orang menjadi korban luka.
Tujuan mereka bertemu Bobby ingin menyampaikan data sebaran konflik yang ada di Sumatra Utara. Inisiatif ini diambil untuk mendesak pemerintah segera mengambil tindakan.
“Kita ingin tahu apakah Gubernur Bobby masih menjadikan penuntasan konflik ini sebagai prioritas,” kata Koordinator Wilayah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sumut Suhariawan disela unjuk rasa.
2. BPRA jadi salah satu solusi konflik agraria
APARA juga menyoroti cara pemerintahan dalam upaya penyelesaian konflik. Sebut saja selama Presiden Jokowi menjabat. APARA mengkritik, Jokowi sama sekali tidak menuntaskan konflik agraria. Jokowi disebut hanya melakukan bagi-bagi sertifikat tanah.
“Tanah yang disertifikatkan bukan tanah-tanah yang berkonflik, yang diselesaikan konfliknya, tapi tanah-tanah yang clear and clean artinya yang tidak punya historis konflik,” kata Suhariawan.
Dia juga mengkritisi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang dimandatkan untuk menuntaskan reforma agraria sesuai amanat Undang-undang Pokok Agraria. Bagi Suhariawan, GTRA bukan gugus tugas. Dia menyebut GTRA adalah gagal total reforma agraria.
“Makanya kami menawarkan atau kami mengusulkan butuh dibentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria (BPRA), yang di mana gubernur sebagai pimpinan di Sumatera Utara dia bertanggung jawab langsung dengan Presiden. Karena kalau penyelesaian konflik agraria langsung ditangani oleh Presiden, maka seluruh konflik yang ada di Indonesia ini bisa diselesaikan,” katanya.
3. DPRD Sumut sampaikan komitmen penuntasan konflik agraria
Setelah berorasi, beberapa anggota DPRD Sumut menemui massa. Massa kemudian menyerahkan dokumen terkait konflik agraria yang terjadi di Sumut. Massa meminta komitmen dari anggota DPRD Sumut terkait penuntasan konflik yang terjadi.
Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan Meryl Rouli Saragih mengatakan pihaknya akan berupaya turut andil dalam penuntasan konflik agraria. Meski pun kata dia, kewenangan mereka cukup terbatas.
Mereka akan mendorong pemerintah dalam penuntasan konflik. “Jadi kami sangat berharap pemerintah pusat di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu untuk memperhatikan kasus agraria Sumatera. Jadi kami mohon perhatiannya kepada pemerintah pusat karena kami di DPR terbatas kewenangannya, tapi pasti kami tentu akan kawal, kami akan monitor,” kata Meryl.
