2. Jarak TPS dan template braille menjadi kendala disabilitas

IDN Times/Prayugo Utomo

Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sumut Muhammad Yusuf mengatakan, kendala yang mereka hadapi dalam pemilu adalah soal jarak TPS dari tempat tinggal.

Yusuf yang juga selama ini bergelut sebagai relawan demokrasi menyebut, mereka sudah berkonsultasi dengan KPU untuk menjabarkan ihwal kendala tersebut.

Solusinya adalah para pemilih disabilitas bisa berpindah TPS dan masuk ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Mereka akan memilih pada pukul 12.00-13.00 WIB.

Kendala selanjutnya adalah soal template braille. KPU sudah menjelaskan jika yang tersedia adalah template untuk Surat Suara Pilpres dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan untuk DPR RI dan Kabupaten Kota tidak ada.

“Sudah kita usulkan supaya disabilitas khususnya Tuna netra didampingi keluarganya saat memilih. Jadi biar memudahkan mereka,” ujar Yusuf kepada IDN Times, Selasa (4/2).

3. Penyandang Disabilitas komitmen tidak golput

IDN Times/Prayugo Utomo

Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia Kota Medan Mardison Tanjung mengungkapkan, penyandang disabilitas akan menggunakan hak suaranya pada pemilu mendatang. Namun dia menitikberatkan, supaya para penyandang disabilitas diberikan kemudahan.

“Secara umum kami berharap bisa dilayani dengan baik. Jadi misalnya tunanetra. Kami minta anak kami yang mendampingi tidak dihalangi petugas KPPS,” ujarnya

Selama ini KPU Kota Medan pun sudah gencar melakukan sosialisasi. Pertuni Medan menjadi tuan rumah. Sehingga para penyandang disabilitas lebih mengerti tentang teknis pemilihan.

Bahkan di Pertuni sendiri akan disiapkan TPS. Karena ada 150 warga tuna netra yang tinggal di seputaran sekretariat yang berada di Jalan Sampul, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah.

“Insya Allah tidak akan ada yang golput , apalagi di aula (Pertuni) sudah disiapkan TPS , terus kemudian, akses-akses mengikuti pemilihan sudah terpenuhi. KPU juga melakukan sosialisasi. Kami juga dilibatkan," ujarnya.

4. KPU gencar lakukan sosialisasi pemilihan kepada disabilitas

Koalisi Perempuan Indonesia Sulawesi Selatan

KPU Sumatera Utara sudah memerintahkan jajarannya untuk melakuan sosialisasi kepada Penyandang Disabilitas. Di Kota Medan, sosialisasi kerap dilakukan di Pertuni.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara menyiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bersifat aksesibilitas. TPS ini diklaim ramah bagi penyandang disabilitas.

“Kita berkewajiban untuk melindungi hak suara teman-teman disabilitas. Salah satunya dengan membuat TPS yang aksesibel, artinya harus memberikan kemudahan, keleluasan kepada teman-teman disabilitas,” ujar Komisioner KPU Sumatera Utara Divisi Data dan Informasi Herdensi Adnin.

TPS dibuat agar mudah diakses. Misalnya, TPS harus diukur bagi para tunadaksa. TPS tidak berada dilantai 2 agar yang menggunakan kursi roda tidak kesulitan dan alat bantu braille bagi penyandang tunanetra.

5. Relawan Demokrasi bantu sosialisasi ke penyandang disabilitas

IDN Times/Prayugo Utomo

KPU membentuk relawan dmokrasi di setiap daerah. Sejumlah penyandang disabilitas lintas organisasi juga, diikutsertakan di dalamnya.

"Jadi supaya para penyandang disabilitas lebih mudah mengerti," ungkapnya.

Herdensi juga ikut merincikan jumlah penyandang disabilitas di Sumatera Utara. Dari total 11.882 orang disabilitas yang masuk dalam DPT, 3.869 di antaranya adalah pemilih tunadaksa.

Lalu 1.863 penyandang tunanetra, 2.289 orang tunarungu wicara, 1.714 orang tunagrahita dan 2.147 orang masuk dalam kategori penyandang disabilitas lainnya.

“Tingkat partisipasi teman-teman disabilitas justru sangat tinggi. Terlihat dari sangat ingin dilibatkannya teman-teman itu dalam semua tahapan, termasuk dalam sosialiasi. Kemudian saat memilih, kita yakin sangat tinggi (keterlibatan para penyandang disabilitas),” pungkasnya.

Baca Juga: Ingatkan Milenial untuk Mencoblos, KPU Sumut Gelar Kompetisi Mural