Medan, IDN Times – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Tele memasuki agenda pembelaan. Di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (6/11/2026), terdakwa Enda Simakasura Ketaren melalui tim penasihat hukumnya meminta agar diputus bebas.
"Intinya kami mau Pak Enda diputus tidak bersalah dan harus dibebaskan," ujar penasihat hukum dari Hotma Sitompoel Law Firm, Philipus H. Sitepu.
Permintaan bebas itu disampaikan dengan empat argumentasi yang disusun dalam nota pembelaan.
Pertama, proyek Waterfront City dan Menara Tele telah selesai dikerjakan dan sudah diserahterimakan. Kedua, tidak ditemukan kekurangan mutu maupun volume karena telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dua kali dan BPKP satu kali tanpa adanya temuan.
Karena itu, kuasa hukum meminta perhitungan kerugian negara versi Kantor Akuntan Publik (KAP) dikesampingkan. Philipus menilai, ahli yang digunakan KAP hanya tenaga struktur yang pemeriksaannya hanya mengandalkan hammer test, tanpa metode pembanding lain seperti core drill.
Ketiga, proyek yang dibiayai pinjaman World Bank dengan nilai kontrak Rp161,5 miliar tersebut telah dimanfaatkan masyarakat. Kawasan Waterfront City bahkan telah menjadi lokasi penyelenggaraan event internasional Aquabike dan menjadi sumber pendapatan daerah bagi Kabupaten Samosir.
Keempat, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara, Enda disebut telah mengendalikan kontrak sesuai ketentuan. Setiap keterlambatan pekerjaan telah ditegur hingga dikenakan denda.
"Dan yang paling penting, terdakwa tidak pernah mendapatkan apa pun dalam perkara ini. Tidak pernah menguntungkan diri sendiri, apalagi orang lain," katanya.
Dalam pledoi tersebut, tim penasihat hukum yang juga terdiri dari Donny P. Manullang dan Mulyadi Sihombing turut menyoroti status uang Rp13,1 miliar yang disebutkan sebagai barang bukti.
"Kami pun bingung. Uang Rp13 miliar ini kan dianggap dititipkan ke kejaksaan. Pertanyaannya, apakah boleh uang ini dititipkan. Sementara uang tersebut bukan barang bukti dan majelis hakim jelas bilang kami tidak pernah menerima uang tersebut," ujarnya.
Uang sebesar Rp13 Miliar itu sebelumnya dititipkan PT Hutama Karya (Persero) selaku penyedia jasa melalui rekening penampungan Kejaksaan pada 23 Februari 2026. Uang itu kemudian dipindahkan ke Rekening Penerimaan Lainnya Kejari Samosir.
Dalam sidang tuntutan pada Senin (2/11/2026), Jaksa Penuntut Umum menyatakan uang tersebut sebagai kompensasi kerugian negara sehingga kedua terdakwa, Enda dan Edwyn Tresnanugraha, tidak dibebani uang pengganti. Keduanya dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 60 hari penjara.
Terkait kondisi kesehatan kliennya, Philipus menyebut Enda masih kuat menjalani persidangan meski beberapa kali harus menjalani pembantaran untuk pengobatan.
Sempat dikabarkan kondisi Enda sedang sakit, dan badannya sudah semakin kuning. Sebelumnya, dia juga dirawat di RS, ternyata dinyatakan sakit batu empedu dan batu empedunya sudah lepas dari kantung empedu.
Sebenarnya harus operasi, namun karena terbentur dengan waktu jadwal sidang dan pemulihan luka pasca operasi. Akhirnya, hanya diberi obat.
Tim penasihat hukumnya mengatakan Majelis hakim menjadwalkan sidang dengan agenda tanggapan jaksa atas pledoi pada Senin (10/11/2026) dan pembacaan putusan pada Jumat pekan depan.