Pemerintah Bohong, Warga Kembali Bangun Jembatan di Dolok Silau

Dalam unggahannya, Dita mengatakan, kerusakan jembatan tersebut membuat aktivitas masyarakat terganggu. Selain menjadi jalur utama warga, akses itu juga digunakan anak-anak untuk pergi ke sekolah di Desa Nagori Lokkung.

Untuk diketahui, jembatan ini pertama kali putus pada bencana Akhir November 2025 lalu. "Kampung kami juga terkena musibah jalan satu satunya (lewat jembatan) longsor dan tidak bisa dilalui, jembatan ini merupakan satu satunya jalan atau akses menuju Desa Nagori Lokkung yang mana itu adalah tempat anak-anak kampung kami bersekolah," kata Dita menyampaikan isi surat terbuka.

Selain kebutuhan pendidikan, jembatan tersebut juga menjadi jalur penting bagi masyarakat untuk membawa hasil pertanian. Karena akses terputus, warga akhirnya memilih bergotong royong membangun jembatan sementara agar aktivitas sehari-hari tetap berjalan.

"Yang dilakukan masyarakat untuk memperbaiki jalan agar biar anak-anak tetap bisa sekolah dan aktivitas masyarakat bisa berjalan seperti sebelumnya," ujarnya.

Dita mengungkapkan, kondisi jalan tersebut sebenarnya sudah diketahui Pemerintah Kabupaten Simalungun. Pada 14 Desember 2025, Bupati Simalungun Anton Ahmad Saragih bahkan sempat meninjau langsung lokasi longsor tersebut.

Saat itu, bupati disebut berjanji perbaikan jembatan akan rampung dalam waktu empat bulan. Namun hingga pertengahan 2026, pekerjaan tersebut belum juga selesai.

"Seharusnya kalau itu dimulai Januari berarti bulan April harus selesai, tapi ini bulan Juni bentar lagi Juli, tapi proses perbaikan jembatan ini mangkrak dan jembatan swadaya masyarakat sudah rusak lagi, benar-benar jembatan darurat sudah putus total dan perbaikan jembatannya tidak ada kelanjutannya," ujar Dita.

Dalam unggahannya, Dita juga memperlihatkan kembali dokumentasi saat Bupati Anton meninjau lokasi. Saat itu, warga disebut menyambut positif rencana perbaikan karena berharap akses mereka segera kembali normal.

"Teman teman bisa lihat sendiri masih terdokumentasi lengkap di postingan Pemkab Simalungun mengenai jalan longsor ini, saat bapak Bupati tinjau lokasi betapa senangnya masyarakat di sana waktu itu," katanya.

Karena belum ada kejelasan perbaikan, warga kembali membangun jembatan darurat untuk kedua kalinya. Namun, kondisi jembatan yang hanya menggunakan bahan sederhana membuat masyarakat khawatir, terutama karena banyak anak sekolah yang melintasi jalur tersebut.

"Mereka membuat jembatan lagi dan kalian bisa lihat kondisinya kayak gini ini, jembatan yang baru dibikin lagi aku gak tahu ini bertahan sampai kapan tapi semoga jembatan yang baru ini juga bersahabat dengan masyarakat karena jurangnya masuk dalam sementara banyak anak sekolah dari kampung kami," ujar Dita.

Ia mengatakan masyarakat sudah merasa resah dan tidak mengetahui lagi harus menyampaikan keluhan kepada siapa. Karena itu, warga memilih mengambil inisiatif sendiri sembari berharap pemerintah segera memberikan solusi permanen.

"Kami gak tau mau kemana mau ke siapa itulah kenapa mereka masyarakat bergotong royong membuat jembatan seadanya," katanya.

Setelah unggahan tersebut viral, Dita menyebut Pemerintah Kabupaten Simalungun kembali turun tangan pada Kamis (2/7/2026) dan berjanji mempercepat proses perbaikan. Ia meminta masyarakat ikut mengawal janji tersebut.

"Semoga yang kali ini benar benar sesuai dengan apa yang dijanjikan dan diposting, semoga yang kali ini dipercepat karena yang sebelumnya dijanjikan 4 bulan kalau boleh bisa kurang dari 4 bulan," kata Dita.

Menanggapi persoalan tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan akan mengecek kondisi sebenarnya di lapangan. Ia mengatakan pemerintah provinsi tidak akan membedakan kewenangan jalan selama kerusakan tersebut mengganggu aktivitas masyarakat.

"Pokoknya jalan itu, mau punya nasional, baik punya provinsi ataupun kabupaten, kami tidak ada membeda bedakan, artinya walaupun tanggung jawabnya sudah ada masing masing, selagi masih di wilayah Sumut kalau itu mengganggu aktivitas masyarakat, sebisa (mungkin) kami akan bertanggung jawab," ujar Bobby saat ditanya wartawan di kantornya, Selasa (7/7/2026).

Bobby menjelaskan, apabila jalan tersebut merupakan kewenangan kabupaten, pihaknya akan melihat kondisi anggaran daerah. Ia juga menyebut pemerintah provinsi memiliki mekanisme bantuan apabila pemerintah daerah membutuhkan dukungan.

"Nanti kami cek, kalau punya kabupaten pak presiden sudah memberikan dana TKD (Transfer ke Daerah), kami akan cek uangnya ke mana saja, kalau keuangannya terbatas kami punya mekanisme bantuan ke daerah, selagi diajukan, (tapi) kalau dia tidak diajukan, kami tidak bisa monitor," ujarnya.