Menggugat Peradilan Dua Kaki: Keluarga Korban Kekerasan TNI Tagih Janji

Putusan MK teranyar itu membawa ultimatum keras bagi para pembentuk undang-undang. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan, MK menekankan bahwa apabila dalam waktu dua tahun revisi UU Peradilan Militer tidak dilakukan, maka undang-undang tersebut secara otomatis menjadi inkonstitusional. Hilang kekuatan hukum mengikatnya. Alias tidak berlaku lagi.

Di dalam pertimbangan hukumnya (ratio decidendi), lanjut koalisi, Mahkamah menegaskan bahwa yurisdiksi Peradilan Militer didasarkan pada tindak pidana yang dilakukan. Bukan lagi melihat status atau subjek hukum prajurit TNI.

Para pemohon dan koalisi menekankan bahwa peradilan militer seyogyanya disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku. Sebut saja TAP MPR/VII/2000, Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 65 ayat (2) UU TNI. Ketiga regulasi itu mengamanatkan satu hal: prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum wajib diadili di peradilan umum.

Yang menjadi sorotan adalah lambannya langkah parlemen dalam menuntaskan agenda reformasi peradilan militer. Upaya merevisi regulasi tersebut sejatinya sudah lama terkatung-katung di meja DPR RI.

Kata koalisi dalam keterangan resminya, DPR RI terakhir kali melakukan upaya revisi UU Peradilan Militer pada 2004 silam. Kala itu, agenda perubahannya sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun tak kunjung diselesaikan.

Kehadiran Putusan MK Nomor 260/PUU-XII/2025 kini menjadi pijakan konstitusional yang mengikat.

“Putusan ini menjadi dasar kuat bagi DPR RI untuk segera menuntaskan pekerjaan rumah yang selama puluhan tahun dibiarkan menggantung,” ujar Direktur LBH Medan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/11/2026).

Selain pemisahan yurisdiksi pidana umum, putusan MK juga menuntut perombakan mekanisme kelembagaan. Jelas koalisi, MK meminta DPR RI segera merevisi mekanisme peradilan militer demi memastikan terlaksananya sistem peradilan satu atap (one roof system) di bawah Mahkamah Agung.

Langkah ini dinilai krusial untuk memutus dualisme kewenangan. Pasalnya, sampai saat ini Peradilan Militer masih menjadi peradilan dua kaki karena tidak murni berada sepenuhnya di bawah Mahkamah Agung.

Menyikapi mandat konstitusi tersebut, para pemohon dan koalisi masyarakat sipil mendesak DPR RI mematuhi Putusan MK Nomor 260/PUU-XII/2025.

“Kami menuntut DPR RI bersama pemerintah segera membentuk tim reformasi peradilan militer untuk merevisi UU Peradilan Militer secara transparan, akuntabel, berkeadilan, dan mengedepankan partisipasi bermakna,” pungkasnya.