Swasta Digandeng Bangun Pabrik Es untuk Perikanan Nias

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumut sebenarnya sudah menyodorkan usulan tambahan anggaran fantastis mencapai Rp229 miliar. Namun, rasionalisasi dan penyesuaian postur APBD memaksa pemerintah putar otak.

Bagi Bobby, pemangkasan anggaran tidak boleh berujung pada pemangkasan kinerja.

"Kalau anggaran kita disesuaikan, harus ada ide kreatif. Jangan kalau uangnya dipotong, berarti kerjanya dipotong. Kita dorong pembangunan fasilitas bisa bekerja sama dengan pihak swasta," tegas Bobby.

Skema kredit perbankan menjadi opsi paling realistis. Pemprov Sumut menyatakan siap 'pasang badan' untuk menjembatani pembiayaan tersebut, salah satunya lewat kucuran subsidi bunga pinjaman.

Dengan skema ini, pengelolaan fasilitas penunjang perikanan diharapkan jauh lebih profesional, mandiri, dan tidak terus-menerus menyusu pada dana APBD.

"Misalnya pembuatan pabrik es, tidak semuanya harus pakai APBD. Bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta atau dikelola kelompok nelayan. Yang ditanggung pemerintah mungkin bunganya, sehingga usaha pabrik es betul-betul berjalan secara optimal," urainya.

Dorongan pemerintah Sumut bukan tanpa alasan. Bupati Nias Selatan Sokhiatulö Laia memaparkan ironi di wilayahnya. Potensi laut Nias Selatan sangat melimpah, mulai dari ikan, kerang, ratusan ribu bibit lobster, hingga 53 titik ombak untuk pariwisata.

Nahasnya, harta karun maritim itu tak bisa digarap maksimal akibat miskinnya infrastruktur dan alat tangkap. Sokhiatulö menyebut, mayoritas dari 7.116 nelayan di wilayah Teluk hingga kini masih bertarung di lautan hanya bermodalkan sampan dayung.

Akses pasar juga lumpuh. Ia mencontohkan nestapa petani rumput laut pada bulan lalu. Sebanyak 60 ton rumput laut terpaksa dibiarkan tak dipanen dan membusuk di perairan karena tak ada pembeli yang menampung.

Mendengar peliknya masalah tersebut, Bobby menyoroti pentingnya peta jalan yang terukur, khususnya untuk kawasan kepulauan terluar seperti Pulau Telo. DKP dan Pemkab Nias Selatan ditugaskan mendata ulang kebutuhan paling mendasar, mulai dari listrik, air bersih, alat tangkap, hingga akses pasar.

Ia tak ingin program Kampung Nelayan Merah Putih garapan Presiden di Telukdalam dan Pulau Telo hanya sebatas bangunan fisik mati tanpa denyut ekonomi lanjutan. Program penyangga wajib disiapkan.

Menjawab desakan warga agar ia turun langsung ke Pulau Telo, Bobby menyanggupinya dengan satu syarat ketat, semua data dan rancangan program harus matang lebih dulu.

"Saya ke sana programnya harus jelas dulu. Supaya pas saya datang, kita tidak hanya bawa janji, tapi membawa program dan solusi nyata untuk nelayan," pungkasnya.