Aduan Warga Sumut Naik 118 Persen, Pelayanan Publik Masih Buruk

Ombudsman Sumut mencatat terdapat enam kategori substansi laporan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat sepanjang Semester I 2026.

Keluhan terbanyak berkaitan dengan hak sipil dan politik, terutama mengenai keterbukaan informasi publik serta layanan pengaduan instansi dengan jumlah 66 laporan.

Di posisi kedua adalah persoalan administrasi kependudukan sebanyak 46 laporan. Keluhan ini berkaitan dengan berbagai layanan dasar masyarakat seperti dokumen kependudukan.

Selanjutnya, kategori agraria (pertanahan dan tata ruang) berada di urutan ketiga dengan 32 laporan. Sementara kategori kepolisian serta jaminan sosial, masing-masing mencatat 28 laporan.

Adapun kategori kesejahteraan sosial mencatat sebanyak 8 laporan.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Ombudsman Sumut adalah terkait penghentian bantuan sosial terhadap masyarakat yang dinilai masih memenuhi syarat sebagai penerima manfaat. Ombudsman menemukan adanya dugaan persoalan dalam proses sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Akibat proses migrasi data tersebut, sejumlah masyarakat yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan sosial dalam DTKS tidak lagi masuk dalam daftar penerima setelah perubahan data. Padahal, berdasarkan kondisi ekonomi di lapangan, masyarakat tersebut masih dinilai layak memperoleh bantuan.

“Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat yang sebelumnya berhak menerima bantuan sosial menjadi terlewat sebagai penerima manfaat akibat proses sinkronisasi data yang belum optimal,” jelas Ombudsman Sumut.

Dampaknya tidak hanya dirasakan pada akses bantuan sosial, tetapi juga berpengaruh terhadap layanan publik lain seperti akses kesehatan, Kartu Indonesia Pintar, hingga berbagai program bantuan pemerintah.

Ombudsman Sumut meminta seluruh penyelenggara pelayanan publik tidak melihat laporan masyarakat sebagai persoalan semata, melainkan sebagai masukan untuk memperbaiki kualitas layanan. Herdensi mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pelayanan publik yang layak.

“Kami berharap setiap penyelenggara pelayanan publik menjadikan setiap laporan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan layanan. Ombudsman akan terus mengawal penyelenggaraan pelayanan publik agar semakin transparan, responsif, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat," pungkasnya.