Sahroni Sebut yang Minta Bubarkan DPR adalah Orang Tertolol Sedunia
- Kata Sahroni, orang yang minta bubarkan DPR tidak pernah menjadi anggota DPR
- Sahroni sebut yang minta DPR bubar adalah orang tertolol sedunia
- Gusdur dan Soekarno, dua presiden yang pernah membubarkan DPR
Medan, IDN Times – Wakil Ketua DPR RI Ahmad Sahroni merespon wacana terkait seruan bubarkan DPR menjelang unjuk rasa Senin (25/8/2025). Kata Sahroni, masyarakat tidak boleh sembarangan meminta DPR dibubarkan.
Sahroni berpendapat, pemerintahan tidak bisa berproses jika DPR bubar.
“Masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh cacimaki Gapapa, kita terima Tapi ada adat, istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan bubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu,” kata Sahroni disela kunjungan kerja di Sumatera Utara, Jumat (22/8/2025).
1. Kata Sahroni, orang yang minta bubarkan DPR tidak pernah menjadi anggota DPR
Sahroni tidak mempersoalkan krititk terhadap lembaga wakil rakyat itu. Namun, masyarakat diminta untuk tidak seenaknya berbicara agar DPR bubar.
“Kita selaku wakil rakyat Juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan. Silahkan kritik, mau ngapain aja, boleh Tapi jangan mencaci maki berlebihan,” katanya.
2. Sahroni sebut yang minta DPR bubar adalah orang tertolol sedunia
Bahkan Sahroni seolah mengutuk orang yang meminta agar DPR dibubarkan. “Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang bilang bubarin DPR Itulah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua?” tukasnya.
3. Gusdur dan Soekarno, dua presiden yang pernah membubarkan DPR
Seruan terkait pembubaran DPR ini memang marak diwacanakan di media sosial belakangan ini. Seruan ini berangkat dari ketidakpuasan masyarakat dengan kinerja para wakil rakyat.
Ternyata, seuran pembubaran DPR ini tidak hanya terjadi belakangan saja. Sejarah mencatat, Soekarno dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi dua presiden yang ingin membubarkan DPR.
Pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno diulai pada Pemilu pertama di Indonesia digelar pada 1955. Dalam pemilu tersebut, masyarakat memilih anggota DPR dan Konstituante. Tercatat ada 260 kursi DPR yang diperebutkan, serta 520 kursi Konstituante ditambah 14 wakil golongan minoritas yang ditunjuk langsung oleh pemerintah.
Namun, perjalanan hasil Pemilu 1955 tidak berlangsung lama. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menerbitkan Dekret Presiden yang membubarkan Konstituante sekaligus memberlakukan kembali UUD 1945, menggantikan UUD Sementara 1950. Setahun kemudian, DPR hasil Pemilu 1955 juga dibubarkan setelah dinilai tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah, terutama karena penolakan RAPBN oleh sejumlah anggotanya.
Sebagai gantinya, Soekarno membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) yang seluruh anggotanya ditunjuk langsung oleh presiden untuk mewakili berbagai golongan. DPR-GR resmi dilantik pada 25 Juni 1960
Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, juga pernah mengeluarkan dekret pada 23 Juli 2001 dini hari. Saat itu, untuk kedua kalinya dalam sejarah, seorang presiden Indonesia menerbitkan dekret terkait pembubaran DPR-MPR.
Isi dekret tersebut memuat tiga poin penting, yaitu membekukan DPR-MPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat melalui pembentukan badan penyelenggara Pemilu dalam waktu satu tahun, serta membekukan Partai Golkar sebagai upaya menyelamatkan gerakan reformasi dari pengaruh Orde Baru.
Namun, langkah politik Gus Dur menuai penolakan keras. Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri dan Ketua MPR Amien Rais menjadi pihak yang paling lantang menolak. Bahkan, Amien menyerukan masyarakat untuk tidak mengindahkan isi dekret tersebut.
Situasi itu berujung pada digelarnya Sidang Istimewa MPR yang memutuskan pemakzulan Gus Dur dari kursi presiden. Dalam sidang tersebut, Megawati resmi ditetapkan sebagai Presiden ke-5 RI, sedangkan Ketua Umum PPP Hamzah Haz dipilih sebagai wakil presiden melalui mekanisme voting.
