Pengadaan Tera Bermasalah, Wali Kota Binjai Segera Ambil Keputusan

Akibat pengadaan alat Tera di Disperindag Kota Binjai bermasalah, tentu mengakibatkan pengawasan terhadap pengusaha tidak dijalankan. Hal ini tidak menutup kemungkinan, masyarakat konsumen dirugikan akibat ulah pengusaha nakal.

Karena Alat Tera diperuntukkan sebagai alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP), digunakan sebagai penentu standar Metrologi Legal terhadap alat ukur di SPBU dan timbangan emas serta lainnya.

"Kita gak mau masyarakat konsumen dirugikan, karena ala Tera berfungsi untuk menjadi tolak ukur agar pengusaha seperti SPBU dan alat ukur lainnya, tidak bermain dalam melakukan transaksi," terang Amir.

Apa lagi tambah Amir, beberapa waktu lalu pihak pengada barang melalui pengacara sudah melakukan somasi. Makanya pihaknya harus melakukan langkah-langkah untuk mempelajari masalah ini. Sehingga pemerintah kota atau pihak-pihak terkait tidak merugi akibat permasalahan yang ada.

"Seperti saya bilang tadi, kita akan pelajari masalah ini dulu agar tidak ada pihak-pihak terkait dirugikan. Apa lagi permasalahan ini merupakan kepentingan untuk masyarakat dan pemerintah kota, agar pengawasan berjalan dengan baik," tambah Amir.

Alat Tera, sendiri diadakan tahun 2019 lalu dengan menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain alat Tera, pemerintah melalui Badan Meteorologi Legal juga memberi bantua satu unit mobil. Dimana alat Tera, akan dimasukkan dalam mobil guna melakukan Tera atau Tera Ulang terhadap alat-alat ukur baik SPBU dan timbangan lain.

Pengadaan alat Tera, juga diadakan guna menambah Penghasilan Asli Daerah (PAD), yang dilakukan dengan melakukan Tera Ulang terhadap alat ukur. "Itu pengadaan tahun 2019 ya, bukan tahun 2018, nanti kita pelajari lagi lebih lanjut ya," tegas dia berlalu.

Diketahui, permasalahan bermula saat pemerintah mealokasikan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 lalu sebesar Rp600 juta lebih untuk pengadaan alat Tera. Dengan tujuan alat Tera ini dapat difungsikan semestinya untuk mengontrol para pelaku usaha. Selain menjaga terjadinya kecurangan dari para pengusaha nakal terhadap konsumen.

Tera ulang juga dilakukan guna menambak Penghasilan Asli Daerah (PAD), dari melakukan tera ulang minimal 1 tahun sekali. Namun saat pengadaan berlangsung, timbul permasalahan baru. Pergantian pejabat dijajaran Pemko Binjai terjadi. Salah satu pejabat yang diganti adalah Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Tobertina.

Ia digantikan oleh Ujer lalu kembali digantikan lagi oleh Hedi Novria. Disini, diduga telah terjadi kelalaian dan menimbulkan permasalahan tidak diterimannya alat Tera karena keterlambatan dan seharusnya bisa ditempuh dengan jalan denda keterlambatan.