Intervensi Harga, Pemprov Sumut akan Gelontorkan 15 Ribu Ton Beras
Medan, IDN Times – Masyarakat semakin resah dengan harga beras yang terus naik. Pemerintah provinsi Sumatra Utara mengambil kebijakan penggelontoran beras untuk melakukan intervensi pasar.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan, pihaknya sudah bekerja sama dengan Bulog untuk mengintervensi harga.
"Jadi gambaran umumnya saya sampaikan, ada 15.700 ton beras yang akan dibagikan untuk intervensi pasar dari Bulog. Bisa dijual dengan harga maksimal Rp13.100. Kita sudah ada MoU dengan Bulog untuk operasi pasar ini," ujar Bobby dalam keterangan resmi, Jumat (22/8/2025).
1. Gelontorkan 15.700 ton beras lewat operasi pasar
Beras murah ini akan segera didistribusikan lewat operasi pasar yang dilakukan serentak di seluruh daerah Sumut. Setiap kabupaten/kota akan mendapat alokasi, misalnya 500 ton per daerah, agar penyalurannya lebih merata.
"Kalau masing-masing ambil 500 ton, sudah bisa kita operasi pasar. Kita buat serentak sekaligus di seluruh daerah," jelas Bobby.
2. Penyaluran lewat banyak kanal distribusi
Tak hanya lewat operasi pasar, beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) juga disalurkan lewat berbagai jalur. Mulai dari pengecer pasar rakyat, koperasi desa, Rumah Pangan Kita (RPK), gerai pangan binaan pemda, hingga swalayan dan toko ritel modern.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut, Budi Cahyanto, menegaskan bahwa strategi ini akan mempercepat distribusi.
"Dengan memaksimalkan penyaluran beras SPHP itu, membuat target 600 ton per hari, sudah terealisasi untuk mempercepat sampai ke masyarakat," ucapnya.
3. Data bps jadi dasar akurat penyaluran bantuan
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menekankan pentingnya data akurat agar program tepat sasaran. Ia menjelaskan bahwa saat ini Indonesia menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data tunggal.
"DTSEN bertujuan untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel," sebut Amalia.
BPS juga menyiapkan pemutakhiran data berbasis daerah, termasuk untuk memantau kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri. Dengan begitu, kebijakan ekonomi bisa disusun lebih efektif berdasarkan data riil di lapangan.
