Diduga Korupsi, Kadis Kominfo Pekanbaru Jadi Tersangka
Pekanbaru, IDN Times - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Pemerintah Kota Pekanbaru Raja Hendra ditetapkan sebagai tersangka oleh tim jaksa penyidik pada Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Kamis (9/1/2025) petang.
Dia diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik Tahun Anggaran (TA) 2023. Tak hanya Raja Hendra, tim jaksa penyidik juga menetapkan 2 orang tersangka lainnya. Keduanya adalah Kanastasia Darma Alamsyah dan M Rahman Azis.
"Hari ini kami menetapkan 3 orang tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan video wall. Ketiga tersangka itu adalah RH (Raja Hendra), KDA (Kanastasia Darma Alamsyah) dan MRA (M Rahman Azis)," ujar Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari Pekanbaru Niky Juniesmero didampingi Kasi Intelijen Effendy Zarkasyi.
Tidak hanya melakukan penetapan, dilanjutkan Niky, pihaknya juga langsung menahan ketiga tersangka. Sebelum dilakukan penahanan, para tersangka diperiksa kesehatannya terlebih dahulu.
"Ketiganya dititipkan di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas I Pekanbaru selama 20 hari kedepan," lanjutnya.
1. Ini peran para tersangka
Diterangkan dalam kegiatan yang Menjadi masalah itu, Raja Hendra selaku Pengguna Anggaran (PA). Sedangkan Alamsyah dan Azis, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak rekanan yang ditunjuk untuk mengerjakan kegiatan tersebut.
"RH selaku PA, KDA selaku PPK dan MRA selaku pihak rekanan," terangnya.
Diketahui, Alamsyah diketahui merupakan Kepala Bidang (Kabid) Layanan Infrastruktur SPBE di Diskominfo Kota Pekanbaru.
2. Begini modus yang dilakukan ketiga tersangka
Niky menjelaskan, adapun nilai anggaran kegiatan tersebut, sebesar Rp1,2 miliar. Dari penghitungan kerugian negara yang dilakukan pihaknya, ditemukan jumlah Rp972 juta yang harus dipertanggungjawabkan.
"Dalam kasus ini para pihak terlibat sudah bersekongkol sejak awal. Dimana perencanaan kegiatan pengadaan dibuat oleh penyedia layanan," jelasnya.
''Jadi ada markup pengadaan yang nilai mencapai 90 persen (dari total anggaran),'' sambungnya.
3. Ada isu keterlibatan oknum anggota DPRD, ini penjelasan jaksa
Dalam kasus ini, diduga ada keterlibatan anggota DPRD Riau. Dimana, dalam pemberitaan yang beredar, dana Rp1,2 miliar itu, berasal dari Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Riau.
Terkait hal ini, Niky belum mau berkomentar lebih lanjut. Pasalnya, kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan. "Terkait sumber dana dari Pokir, kami masih mendalami lebih lanjut," jawabnya.
"Termasuk diduga ada keterlibatan anggota dewan, juga akan kami dalami lebih lanjut," sambungnya.
