Banjir Bandang Samosir dan Humbahas, WALHI: Hutan Bentang Tele Rusak
Medan, IDN Times – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatra Utara menilai, banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Samosir dan Humbanghasundutan diakibatkan oleh kerusakan hutan. Lebih jauh lagi, kerusakan itu dipicu oleh perubahan fungsi hutan.
Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kabupaten Samosir pada 13 November lalu. Desa yang terdampak antara lain; Desa Siparmahan, Sihotang, Dolok Raja, Sampur Toba, dan Turpuk Limbong. Warga harus mengungsi karena rumahnya rusak. Beberapa fasilitas umum seperti sekolah, gereja, jembatan dilaporkan rusak. Ada sekitar 620 jiwa yang mengungsi dan satu korban meninggal dunia.
Selain itu, banjir bandang juga menerjang Desa Marbun Toruan, Marbun Tonga Dolok, dan desa lainnya di Kabupaten Humbang Hasundutan. Banjir ini mengakibatkan terendamnya rumah dan lahan pertanian setinggi 50-70 cm.
1. Kerusakan bentang alam Tele diduga jadi penyebab
WALHI Sumut membuat analisis peta tutupan hutan dan alur sungai. Dari analisis mereka menunjukkan, kawasan yang diterjang banjir merupakan kawasan bentang alam Tele.
“Bentang Tele memiliki fungsi ekologis yang sangat penting untuk kawasan Danau Toba. Bentang ini adalah kawasan hutan terakhir yang masih mungkin untuk diselamatkan, untuk memastikan keberlanjutan stabilisasi iklim dan kontrol debit air Danau toba, danau vulkanik terluas di dunia,” kata Direktur WALHI Sumut Rianda Purba.
Bentang Tele, kata Rianda, mendapat tekanan yang cukup tinggi. Baik karena izin konsesi dari salah satu perusahaan pulp denghan luas 68 ribu hektare hingga kegiatan ilegal lainnya.
“Bentang hutan Tele juga punya fungsi penting untuk memastikan keselamatan puluhan desa di pinggiran danau Toba,” kata Rianda.
2. Laju kehilangan tutupan pohon melonjak dalam satu dekade terakhir
Selama ini, desa – desa di lembah samosir menggantungkan hidup dari kelestarian hutan di kawasan Bentang Tele. Menjadi sumber air sawah – sawah warga.
“Kerusakan Tele berpotensi menimbulkan longsor disepanjang tebing dimana warga desa tinggal. Namun mirisnya laju kehilangan tutupan pohon di kawasan Bentang Alam Tele meningkat dalam 10 tahun terakhir dan 92,5 persen berasal dari wilayah Konsesi PT TPL,” katanya.
3. Fungsi bentang Tele harus dikembalikan
WALHI Sumatera Utara mendesak agar Pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan banjir secara holistik yaitu dengan mengembalikan fungsi hutan di kawasan Bentang Tele.
“Jika ada Perusahaan beroperasi di areal tersebut, Pemerintah harus mencabut izinnya dan mengembalikan fungsinya sebagai upaya mitigasi bencana banjir di masa depan,” pungkasnya.
