Medan, IDN Times - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di kedinasan jajarannya. Sang Jenderal tampaknya berang melihat sejumlah masalah saat hari pertama masuk kerja pasca libur panjang lebaran 2019.
Edy pun banyak melontar kritik pedas saat Sidak di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di sana tampak kaget saat Edy datang.
Edy yang masuk ke Kantor Disperindag langsung melontar kritik pedas. Dia mengomentari soal kebersihan lingkungan kantor. Karena Edy kaget, kenapa kondisi kantor ditumbuhi ilalang.
“Halaman kalian saja tidak bisa kalian benahi. Saya masuk di situ ada alang-alang. Baik sekarang tidak usah ngantor kalian, bersihin itu di luar, tadi saya masuk ada main handphone, ada apa,” ketus mantan Pangkostrad itu.
Edy Rahmayadi juga meninjau sejumlah ruangan yang ada di Dinas Perindag. Dia semakin kesal karena melihat banyak ASN yang dianggap bersantai pada jam kerja.
Bahkan Edy pun mengecek komputer yang digunakan ASN. Edy semakin terkejut ketika mendapati ada ASN yang tidak bisa mengoperasikan komputer.
“Saya minta maaf sama kalian, saya mau ini diluruskan semua, kalau enggak kalian pulang, ngurusi suami, yang perempuan ngurusi anak daripada di sini tak ada kerja kalian , kalian ngomongi orang , berdosa kalian,” tukasnya.
Dalam Sidak tadi mantan Ketum PSSI itu juga menyoroti soal gemuknya jumlah tenaga honorer di jajarannya. Data yang dihimpun, ada 4.800 tenaga honorer yang kini aktif di jajaran Pemprov Sumut. Jumlah itu menghabiskan anggaran sekitar 1,2 triliun per tahunya.
Dalam sidak itu Edy juga sempat menanyai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sejumlah ASN. Namun Edy menyesalkan, karena beberapa dari mereka tidak menyimpan dan hapal tupoksinya masing-masing.
"Saya ingin ASN masing-masing memegang Tupoksinya, biar dia tahu apa yang dia kerjakan. Dia inikan pelayan masyarakat, itu yang harus dia kerjakan. Sehingga benar-benar berfungsi, bukan hanya sekadar mengantor," katanya.
Di hari pertama kerja usai libur Idul fitri kehadiran ASN diklaim sebesar 98 persen. Ada 77 ASN yang tidak hadir tanpa keterangan di jajaran Pemprov Sumut. Bagi yang tidak hadir, dipastikan akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Yang melanggar ketentuan ini kita akan tindak, tetapi tentunya kita lihat kenapa dia tidak hadir. Untuk sanksinya itu pemotongan tunjungan TPP hingga hukuman disiplin," pungkasnya.