Tertinggal Jauh dari Aceh, Sumut Kejar Pendataan Bansos Digital

Yang menjadi sorotan adalah timpangnya capaian registrasi dibanding target yang dipatok pemerintah. Secara nasional, dari total 96.044.487 KK di 38 provinsi, Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan 48 juta KK atau sekitar 50 persen terdaftar dalam Perlinsos Digital.

Sayangnya, realisasi di tingkat nasional hingga kini baru menyentuh angka 18.829.945 KK. Jauh dari separuh target.

Di tingkat daerah, Provinsi Aceh justru memimpin di urutan teratas dengan capaian 51,25 persen, disusul Bali 50,73 persen, dan Nusa Tenggara Barat 27 persen. Sementara Sumut baru mencatatkan 1.111.422 KK dari target 4.864.605 KK.

Untuk mengejar ketertinggalan itu, Timur meminta Dinas Sosial Sumut segera berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) Sumut serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Validitas calon penerima dikunci lewat penyelarasan data biometrik secara langsung.

"Program Perlinsos diperuntukkan bagi masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4. Mereka adalah kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Digitalisasi ini bertujuan agar penyaluran bansos, bantuan pendidikan, kesehatan, hingga subsidi energi di masa depan bisa lebih tepat sasaran dan transparan," ucapnya.

Dalam sistem Perlinsos Digital, alur penyaluran bantuan dirancang berlapis. Mulai dari tahap registrasi, penilaian sistem, nominasi rekening bagi calon penerima yang dinilai layak, hingga penyaluran dana bansos langsung ke rekening yang didaftarkan.

Di lapangan, ujung tombak pendataan ini bertumpu pada 1.091.586 agen Perlinsos yang telah terdaftar di kabupaten dan kota. Mereka terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), ASN pemerintah daerah, PSK, camat, masyarakat umum, perangkat desa atau kelurahan, serta kepala lingkungan dan RT/RW.

Namun, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyoroti belum meratanya kinerja para agen tersebut di daerah. Beban pendataan selama ini masih bertumpu pada pendamping PKH, sementara jejaring pemerintah daerah dinilai belum bergerak maksimal.

"Dari lima unsur agen, pendaftaran terbanyak pada pendamping PKH menyumbang 40,6% pendaftaran. Saya ingin jejaring pemda harus bergerak menyusul. Untuk mempercepat, Kemensos mengarahkan agar menggerakkan agen di seluruh daerah. Oleh karena itu saya meminta untuk membangunkan agen yang belum aktif. Setiap OPD, camat, dan desa memastikan agen yang sudah terdaftar mulai mendaftarkan warganya," kata Saifullah.

Lambannya laju registrasi di banyak wilayah memicu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan rencana aksi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia mempercepat registrasi warga yang membutuhkan bansos hingga mencapai target 50 persen dari populasi KK di setiap daerah.

Tak hanya itu, para gubernur diwajibkan memantau perkembangan pendaftaran Perlinsos di tiap kabupaten dan kota secara berkala. Seluruh ASN pemda beserta kader di bawah pembinaan pemerintah daerah pun diminta turun langsung berperan sebagai agen Perlinsos.

"Ini bukan hanya berguna untuk pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah agar bisa tahu persis masyarakat mana yang memerlukan bansos agar tepat sasaran. Baik bansos dalam bentuk tunai ataupun non tunai. Untuk daerah, ini juga bisa menjadi langkah dalam menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran. Kami menyarankan agar setiap daerah membentuk tim, apapun itu namanya yang diketuai oleh Kepala Dinas Sosial masing-masing daerah, didampingi oleh Dukcapil. Kemudian Sekda sebagai pengawas dan penanggungjawab kepala daerah," pungkasnya.