Mengenal T Rizal Nurdin, Gubernur Sumut 2 Periode Meninggal Kecelakaan Pesawat

Tahun 1998 menjadi titik balik Indonesia. Orde Baru runtuh, reformasi bergulir, dan daerah dituntut beradaptasi cepat. Di tengah gejolak itu, Sumatra Utara (Sumut) dipimpin seorang mantan Pangdam yaitu Mayjen TNI Purn. Tengku Rizal Nurdin. Dari barak militer ia melangkah ke Gedung Negara, membawa gaya kepemimpinan disiplin tapi merakyat.

Diketahui, Rizal lahir di Kota Medan, 23 Februari 1948, dari darah Melayu-Minang. Karier militernya membawa ia ke jabatan Pangdam I/Bukit Barisan. Saat dilantik jadi Gubernur Sumut 1998, ia mewarisi provinsi dengan 13 kabupaten-kota yang harus menata ulang pemerintahan di era otonomi daerah

Bedanya, Rizal dengan pejabat era sebelumnya, ia rajin turun ke bawah. Tidak canggung duduk di beranda rumah warga, dengar keluhan petani, nelayan, dan pedagang pasar. Gaya itu menular ke birokrasi. Rapat di kantor bisa dipotong jika ada laporan banjir atau konflik lahan.

Di masa awal reformasi, Sumut rawan gejolak. Konflik horizontal, demo mahasiswa, hingga krisis ekonomi 1998. Rizal menahan Sumut agar tidak terbelah.

Ia memosisikan diri sebagai penengah dengan sikap tegas pada keamanan, tapi terbuka pada aspirasi.

“Pemimpin harus hadir, bukan menunggu laporan,” begitu prinsip yang sering ia ucapkan ke jajaran.

Saat itu, Rizal sadar reformasi butuh fondasi nyata. Ia genjot pembangunan jalan provinsi penghubung sentra produksi ke pelabuhan Belawan. Masa kepemimpinannya juga menelurkan wacana bandara baru Kualanamu untuk mengganti Bandara Polonia yang sudah sesak karena berada di tengah Kota Medan.

Wacana itu baru terwujud tahun-tahun setelahnya, tapi ia yang meletakkan batu pertamanya di meja perencanaan.

Sektor SDM jadi perhatian lain. Sebagai mantan Ketua KONI Sumut, ia percaya olahraga bisa mempersatukan keberagaman Sumut. Program beasiswa dan pelatihan vokasi diperluas agar anak-anak daerah pesisir dan pedalaman punya akses lebih baik.

Padan zamannya, ia sering mengatakan bahwa “Otonomi daerah tanpa SDM yang siap, hanya akan melahirkan raja-raja kecil.”

Kemudian, pada Senin, 5 September 2005, Rizal berangkat ke Jakarta. Ada rapat mendadak dengan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia naik Mandala Airlines Penerbangan 91 dari Bandara Internasional Polonia Medan.

Namun, pesawat itu jatuh di Jalan Djamin Ginting. Kejadian ini 3 menit setelah lepas landas. Ada sebanyak 100 penumpang yang di dalam pesawat, 5 awak, dan 49 warga di darat meninggal.

Ia gugur saat masa jabatan periode kedua 2003-2008 belum selesai. Saat itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) kemudian menyimpulkan kecelakaan dipicu flap dan slat yang tidak turun serta kelalaian prosedur check list.

Atas pengabdian itu, Presiden SBY menganugerahkan Bintang Mahaputera Utama anumerta pada 9 November 2005. Nama Rizal Nurdin diabadikan di Terminal Kargo Bandara Kualanamu dan sejumlah jalan di Sumut. Bahkan, namanya kini juga ada di gedung Rumah Dinas Gubernur Sumut.

Kini, yang ditinggalkan Rizal bukan hanya proyek fisik. Tapi, cara memimpin di era transisi yakni menjaga stabilitas tanpa mengekang kebebasan, disiplin tanpa kehilangan empati. Adiknya, Tengku Erry Nuradi, kemudian melanjutkan jejak itu sebagai Gubernur Sumut 2016-2018. Menggantikan sisa masa jabatan Gatot Pudjo Nugroho yang dicokok KPK.

Bagi masyarakat Sumut, Rizal Nurdin adalah bukti bahwa pemimpin militer bisa bertransformasi jadi pemimpin sipil yang dekat dengan rakyat. Ia datang di masa paling kacau, dan pergi saat masih bekerja untuk daerahnya.

Seperti kata orang Medan: “Pemimpin yang baik itu yang dikenang setelah tiada.” Rizal Nurdin adalah salah satunya.